Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Ini Penjelasan soal Hak Prerogatif Presiden

Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, publik menanti langkah Prabowo Subianto yang disebut bakal mengganti sejumlah menteri, kapan waktunya masih jadi teka-teki.
• Pengamat Hendri Satrio bongkar 3 faktor penentu reshuffle: suka-tidak suka, kinerja, hingga faktor politik yang bisa mengguncang soliditas kabinet.
• Sinyal perombakan makin kuat usai tukar posisi pejabat dan isu rombak lebih dari 5 kementerian, benarkah reshuffle besar segera diumumkan?

TRIBUNKALTIM.CO - Isu reshuffle kabinet kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut akan melakukan perombakan terhadap sejumlah menteri di kabinetnya, seiring dinamika politik dan evaluasi kinerja pemerintahan yang terus berjalan.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keinginan publik untuk mengetahui waktu dan arah perombakan kabinet adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Namun ia menilai publik sebenarnya wajar ingin mengetahui kapan reshuffle dilakukan.

"Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet, meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan," ujar Hensa kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Ia berpendapat terdapat tiga faktor yang menentukan pertimbangan Prabowo dalam melakukan reshuffle kabinet.

Di antaranya subjektifitas like and dislike, objektifitas terkait kinerja, dan faktor politis.

"Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak," kata Hensa.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Ini Daftar Menteri yang Berpotensi Diganti, Golkar Pede Kadernya Aman

Di sisi lain, Hensa pun mengingatkan para pejabat menyadari pentingnya meritokrasi di dalam pemerintahan agar birokrasi bisa tercipta secara profesional.

"Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi," kata Hensa.

Hensa pun menilai terkadang para pejabat di Indonesia tidak menyadari persoalan meritokrasi ini.

Banyak pejabat yang menjalankan suatu jabatan tanpa mengerti tugas dan bidang dari jabatan tersebut.

"Semisal contoh, Nadiem misalnya, kalau tidak bisa jadi menteri pendidikan ya jangan diambil (jabatannya), atau misalnya siapa lah, kalau tidak bisa jadi menteri kehutanan, jangan diambil, yang susah tuh rakyat," ujar Hensa.