Alasan BPOM Belum Bisa Lakukan Pengawasan dan Uji Sampel Makanan MBG

Ringkasan Berita:

• BPOM belum bisa melakukan sampling pangan dalam program MBG karena keterbatasan anggaran.
• Dana yang tersedia hanya Rp2,9 miliar, sementara usulan Rp196 miliar tidak dapat digunakan dan dana swakelola Rp675 miliar belum bisa dieksekusi.
• BPOM fokus pada penguatan SDM, dengan melatih lebih dari 32.000 tenaga ahli untuk mengawasi pelaksanaan program di lapangan.

TRIBUNKALTIM.CO -  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menyatakan lembaganya belum dapat menjalankan fungsi pengawasan secara penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, dan ibu hamil.

Namun pengawasan kualitas pangan melalui pengambilan sampel (sampling) belum bisa dilakukan maksimal oleh BPOM.

Baca juga: Temuan BPOM, Daftar 24 Obat Herbal yang Mengandung Bahan Kimia, dari Produk Pelangsing hingga Kopi

Keterbatasan Anggaran

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026), Taruna menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.

"Tentu secara jujur kami katakan itu (sampling) belum kami lakukan karena anggarannya belum ada," kata Taruna dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

"Untuk melakukan sampling kami belum, karena kan itu sampling itu setelah kita ambil, kita juga membutuhkan anggaran untuk pemeriksaan dan sebagainya dan itu belum ada. Jadi sampai sekarang belum kita lakukan itu," ujarnya menambahkan. 

Baca juga: Klarifikasi Polisi soal Jaga Kantor Pemenang Tender Motor Listrik MBG, Sebut Ada Rencana Aksi

Dalam rapat tersebut, Taruna membeberkan kondisi keuangan BPOM.

Dari rencana awal dukungan anggaran untuk program MBG yang mencapai puluhan miliar rupiah, dana yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp 2,9 miliar.

Selain itu, usulan anggaran sebesar Rp 196 miliar yang diajukan sebelumnya juga tidak bisa digunakan karena adanya kewajiban pengembalian dana ke bendahara negara. 

"Ternyata anggaran tersebut ada kewajiban untuk mengembalikan ke bendahara umum negara. Artinya kan itu terpotong, tidak bisa kami lakukan," ucapnya. 

BPOM juga masih menunggu kepastian terkait dana swakelola sebesar Rp 675 miliar yang hingga kini belum bisa dieksekusi.

"Swakelolanya yang awalnya kita dan disetujui Komisi IX waktu itu adalah 700 miliar, sekarang tinggal 675 miliar. Dan sampai detik ini anggaran yang 675 miliar itu belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya," ungkapnya. 

Baca juga: Alasan Polri dan TNI Dapat Jatah Kelola 1.000 Dapur MBG, BGN Beri Penjelasan

Fokus pada SDM

Oleh karena itu, Taruna menyebut BPOM saat ini lebih fokus pada upaya di sisi hulu, yakni menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). 

BPOM mengklaim telah melatih puluhan ribu tenaga ahli untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG).

"Kami sudah melatih sebetulnya 30.000 lebih, tepatnya 32.000 lebih," ungkapnya.  (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BPOM Akui Belum Bisa Lakukan Uji Sampel MBG karena Terkendala Anggaran