1.789 SPPG Masih Disanksi, Pemerintah Siapkan Command Center Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTIM.CO — Sebanyak 1.789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dikenai sanksi penghentian operasional sementara hingga 24 April 2026.

Jumlah tersebut turun dari sebelumnya yang sempat mencapai 3.000 SPPG.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti menyebut sanksi diberikan untuk mendorong perbaikan kualitas layanan.

Baca juga: Zulhas Minta Masalah MBG Langsung Dilaporkan ke SPPG, Tidak Perlu Jadi Konten

Masalah yang ditemukan di lapangan antara lain kasus keracunan dan fasilitas yang tidak higienis.

“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani di Jakarta, Minggu (26/4/2026). 

Sejumlah SPPG dinilai masih sulit diperbaiki dalam waktu singkat.

Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.

Baca juga: Pilu Curhatan Uya Kuya: Rumah Dijarah, Kini Difitnah Punya 750 Dapur MBG, Mau Apa Lagi dari Saya?

Pemerintah Siapkan Command Center

Pemerintah tetap melanjutkan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu langkah yang disiapkan berupa pembentukan National Command Center.

Pusat kendali ini akan ditempatkan di Kemenko Pangan dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Mei 2026.

“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani.

Baca juga: Dapur MBG Selisun 2 Resmi Beroperasi, Bupati Nunukan Minta Pengelola Jaga Mutu

Keberadaan command center diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan. 

Fokus perbaikan kualitas Pemerintah menempatkan perbaikan kualitas layanan sebagai prioritas utama sepanjang 2026.

Langkah tersebut mencakup pembenahan tata kelola, peningkatan efektivitas manfaat program, serta edukasi terkait pilihan menu makanan sehat dan bergizi.

Perbaikan ini diharapkan memperkuat pelaksanaan program MBG sekaligus menekan risiko kejadian serupa di lapangan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com