Dapur MBG Selisun 2 Resmi Beroperasi, Bupati Nunukan Minta Pengelola Jaga Mutu

Ringkasan Berita:

• Bupati Nunukan meresmikan operasional Dapur MBG Selisun 2 untuk anak, ibu hamil, dan menyusui.
• Pengelola diminta menjaga kualitas makanan serta memanfaatkan bahan baku lokal.
• Pengawasan diperketat, pemda akan rutin cek kelayakan makanan di lapangan.

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Bupati Nunukan, Irwan Sabri, meresmikan operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Selisun 2 di Jalan Lingkar Pulau Nunukan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Senin (20/4/2026).

Peresmian ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah perbatasan.

“Alhamdulillah, ini hal yang sangat positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya anak-anak kita,” ujar Irwan Sabri kepada TribunKaltara.com.

Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui yang membutuhkan asupan gizi optimal.

Baca juga: 11 Dapur MBG di Tarakan Ditutup, 28 Ribu Penerima Terdampak

Lulusan Universitas Hasanuddin itu menegaskan, keberadaan SPPG harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Namun, di balik peresmian ini, Bupati Nunukan juga memberi peringatan tegas kepada pengelola.

Ia meminta kualitas makanan tetap terjaga dan bahan baku sebisa mungkin berasal dari lokal Nunukan.

“Harus dijaga kualitasnya. Kita juga ingin bahan bakunya dari daerah sendiri, seperti buah-buahan. Tapi tentu harus ada kolaborasi, jangan sampai kita tanam yang tidak dibutuhkan,” tegasnya.

Baca juga: Alasan Polri dan TNI Dapat Jatah Kelola 1.000 Dapur MBG, BGN Beri Penjelasan

Lebih jauh, Irwan Sabri menilai program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang sangat berdampak, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Tak hanya itu, pengawasan pun akan diperketat. Melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), pemerintah daerah diminta rutin turun ke lapangan untuk memastikan makanan yang disalurkan benar-benar layak konsumsi.

“Harus dicek langsung, lihat makanannya seperti apa, layak atau tidak,” tambahnya.(*)