Pemerintah Siapkan Skema Baru, Pembatasan BBM subsidi Pertalite dan Solar Berdasarkan CC Kendaraan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah siapkan skema baru pembatasan BBM subsidi Pertalite dan solar atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin (CC) kendaraan.
• Kebijakan baru subsidi BBM ini akan diatur melalui revisi Perpres 191 Tahun 2014.
• Skema ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 10-15 persen.
• Subsidi LPG 3 kg juga diubah menjadi berbasis penerima manfaat.
• Langkah antisipasi agar anggaran subsidi tidak jebol akibat harga minyak naik.

TRIBUNKALTIM.CO - Demi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran, Pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembatasan BBM subsidi.

Salah satu yang tengah dibahas saat ini adalah pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter (CC).

Bocoran rencana Pemerintah menyiapkan skema baru pembatasan BBM subsidi ini disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha dalam webinar Sarasehan Energi-Transisi Energi di Tengah Disrupsi Geopolitik Global, Selasa (12/5/2026).

Anggota DEN, Satya Widya Yudha mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina 13 Mei 2026, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex Masih Mahal

Satya mengatakan, “BBM Pertalite, solar, terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Pertamina Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi.” 

Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi hingga 10persen-15persen dari total volume penyaluran nasional.

Satya menambahkan, “Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15 persen daripada volume.” 

Meski masih berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga menyiapkan transformasi subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat.

Penyaluran subsidi elpiji nantinya akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kalau elpiji 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang, dengan data tadi P3KE dan DTKS, itu juga ada satu penghematan,” ujar Satya.

Pemerintah juga akan melakukan efisiensi konsumsi energi melalui percepatan elektrifikasi transportasi, pengembangan transportasi publik, hingga audit energi untuk industri besar.

Di sisi pasokan, pemerintah mendorong optimalisasi domestic market obligation (DMO) batu bara dan gas untuk pembangkit listrik PLN serta peningkatan mandatori biodiesel B50 guna mengurangi impor solar.

Satya menilai langkah tersebut penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi energi di tengah tekanan geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia.