Prabowo Ingin Ada Pelajaran Prancis, P2G: Pulang dari Belanda, Presiden Wajibkan Bahasa Belanda

Ringkasan Berita:

• P2G kritik instruksi Prabowo wajibkan Bahasa Prancis di sekolah.
• Kebijakan dinilai basa-basi diplomatik dan membebani guru.
• Implementasi terkendala minimnya jumlah guru bahasa Prancis.
• Kurikulum yang padat dianggap belum memprioritaskan penambahan ini.
• Saat ini Bahasa Prancis sudah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan.

TRIBUNKALTIM.CO - Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyebut agar sekolah di Indonesia mengajarkan Bahasa Prancis menuai kritik dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Presiden Prabowo menginstruksikan agar sekolah di Indonesia mengajarkan Bahasa Prancis setelah kunjungan dan pertemuan dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron Kamis (28/5/2026).

Instruksi Prabowo untuk sekolah mengajarkan Bahasa Prancis ini dikritik Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim.

Menurutnya, instruksi Prabowo usai lawatan ke Prancis tersebut dan dianggapnya sebagai basa-basi diplomatik antar negara.

Baca juga: Kemendikdasmen Tanggapi Arahan Prabowo soal Wajib Belajar Bahasa Prancis di Sekolah Indonesia

Pasalnya, ia mengatakan belum ada alasan dan sebab yang jelas dari Prabowo terkait instruksi tersebut.

Koordinator Nasional P2G ini lantas menyindir Prabowo yang dimungkinkan akan memberikan instruksi serupa untuk ketika melakukan kunjungan ke negara lain.

Jumat (29/5/2026), Satriwan mengatakan, "Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum.

Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib."

"Begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda." 

Satriwan menegaskan bahwa sistem pendidikan tidak serta merta bisa berubah sesuai keinginan tanpa adanya perencanaan yang matang.

"Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," katanya singkat.

Hanya Menambah Beban Siswa dan Guru

Di sisi lain, Satriwan mengatakan pemerintah tidak serta merta bisa membuat kebijakan terkait sistem pendidikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurutnya, diwajibkannya bahasa Prancis bukan prioritas yang harus diimplementasikan ketika merujuk pada RJMN tersebut.

Termasuk, tentang instruksi Prabowo untuk diwajibkannya ada mapel Bahasa Portugis yang disampaikannya ketika kunjungan ke Brasil beberapa waktu lalu.