DPR Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Perancis di Sekolah: Guru Bahasa Asing Saja Masih Kurang

Ringkasan Berita:

• Instruksi Presiden Prabowo agar seluruh siswa belajar Bahasa Perancis menuai sorotan dari DPR. Masalah utamanya disebut bukan kurikulum, melainkan ketersediaan guru.
• Komisi X DPR menilai banyak sekolah belum siap karena tenaga pengajar bahasa asing masih terbatas, terutama di daerah tertinggal.
• Meski dinilai penting untuk memperkuat hubungan internasional, usulan wajib Bahasa Perancis disebut berpotensi menghadapi kendala besar di lapangan.

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembelajaran Bahasa Perancis di seluruh jenjang pendidikan mendapat tanggapan dari DPR.

Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa, menilai kebijakan tersebut berpotensi menghadapi tantangan besar terkait ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten.

Menurut Ledia, persoalan utama dalam penerapan pembelajaran bahasa asing bukan terletak pada pilihan bahasa yang diajarkan, melainkan kesiapan sumber daya manusia di sekolah.

Tanpa dukungan guru yang memiliki kemampuan bahasa yang memadai, kebijakan tersebut dinilai sulit diterapkan secara merata.

"Ketika kemudian disarankan untuk belajar bahasa Perancis, sebetulnya boleh-boleh saja kalau sumber dayanya ada. Masalahnya adalah, ada atau tidak sumber dayanya. Kita tidak mungkin mengajarkan bahasa Perancis tanpa guru yang bisa berbahasa Perancis," ujar Ledia, Sabtu (30/5/2026).

Baca juga: Prabowo Ingin Ada Pelajaran Prancis, P2G: Pulang dari Belanda, Presiden Wajibkan Bahasa Belanda

Ia menuturkan, pembelajaran bahasa asing selama ini masuk dalam kategori muatan lokal yang penerapannya bergantung pada kesiapan sumber daya di masing-masing sekolah.

Sebab, tidak semua sekolah memiliki kemampuan yang sama dalam menyediakan tenaga pengajar.

Ledia mencontohkan, ada sekolah yang memiliki guru untuk mengajarkan Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, atau Bahasa Korea, tetapi belum tentu memiliki guru Bahasa Perancis.

"Maka, setiap sekolah punya kondisi yang berbeda-beda," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika seluruh sekolah diwajibkan mengajarkan bahasa tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

"Jadi, kita tidak bisa memukul rata bahwa semua sekolah harus belajar bahasa tertentu, karena memang SDM-nya terbatas," ucap Ledia.

Ledia menambahkan, sekolah negeri maupun swasta dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah umumnya memiliki keterbatasan yang lebih besar dibanding sekolah-sekolah unggulan.

"Jadi, memang PR besarnya adalah kita tidak memiliki cukup guru bahasa asing untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah-sekolah daerah tertinggal," kata dia.

Baca juga: Usai Kunjungan ke Prancis, Prabowo Langsung Pulang ke Indonesia, Bukan ke Italia atau Austria

Prabowo Instruksikan Wajib Belajar Bahasa Perancis

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menginstruksikan agar pembelajaran Bahasa Perancis diperkuat di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.