5 Pengakuan KSP Dudung Abdurachman, Bantah Punya Dapur MBG

Ringkasan Berita:

• Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman membantah tudingan memiliki dapur Program MBG dan menjelaskan bahwa keterlibatannya hanya sebatas mempertemukan pengurus pesantren dengan eks Kepala BGN Dadan Hindayana, di Jakarta
• Dudung mengungkap sejumlah temuan terkait dugaan penyimpangan proyek MBG, mulai dari pengadaan 21.801 motor listrik senilai Rp 1,03 triliun yang disebut sudah dibayar lunas meski masih dirakit, hingga dugaan markup yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan sejumlah penjelasan terkait isu yang menyeret namanya dalam pusaran dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026), Dudung tidak hanya membantah tudingan bahwa dirinya memiliki dapur MBG, tetapi juga membeberkan sejumlah temuan dan informasi yang diperolehnya setelah menerima audiensi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang.

Pernyataan Dudung muncul di tengah sorotan publik terhadap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN yang telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka.

Berikut lima pernyataan yang disampaikan Dudung terkait isu dapur MBG, proyek motor listrik, hingga penerbitan ribuan titik dapur.

Baca juga: Luhut Buat Survei Tentang Program MBG, Pastikan Profesional dan Independen, Ini Hasilnya

1. Dudung Bantah Memiliki Dapur MBG

Pernyataan pertama yang disampaikan Dudung adalah bantahan terhadap isu yang menyebut dirinya memiliki titik operasional dapur MBG.

Menurut Dudung, tudingan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Bahkan, ia menantang siapa pun untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek. Saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian," tegas Dudung.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas berkembangnya isu mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam pengelolaan atau kepemilikan dapur MBG yang belakangan ramai diperbincangkan.

Dudung menegaskan dirinya tidak memiliki dapur maupun kepentingan bisnis apa pun dalam pelaksanaan program tersebut.

2. Awal Mula Namanya Dikaitkan dengan Dapur MBG

Dudung kemudian menjelaskan kronologi yang menurutnya menjadi awal mula namanya dikaitkan dengan proyek dapur MBG.

Ia mengaku memiliki kedekatan dengan sejumlah kalangan pesantren. Beberapa bulan lalu, pengurus pondok pesantren menghubunginya untuk meminta bantuan agar pesantren mereka dapat menjadi sasaran penerima manfaat program MBG.

"Saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat karena di pesantren itu kan ada penerima ada santrinya 4.000, ada yang 5.000," ungkap Dudung.

Merespons permintaan tersebut, Dudung menghubungkan pihak pesantren dengan Dadan Hindayana yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala BGN.

"Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan, saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap, ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap," lanjutnya.

Untuk memperlancar komunikasi, Dudung kemudian menunjuk salah satu stafnya, Arif Nurrohman, sebagai penghubung antara pesantren dan BGN.

"Akhirnya saya sampaikan ke Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurrohman,' staf saya. Akhirnya silakanlah, mereka berhubungan, mereka berhubungan saya sudah tidak ngerti apa-apa," tegas Dudung.

Menurutnya, setelah kedua pihak terhubung, dirinya tidak lagi mengikuti perkembangan program tersebut.

3. Dapur yang Diusulkan Bahkan Belum Terbangun

Dudung mengatakan bahwa ketika dirinya kembali menanyakan perkembangan program beberapa waktu lalu, dapur yang direncanakan justru belum terbangun.

Fakta tersebut menurutnya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.

"Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai. Bangunnya pun dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaedi dan sebagainya, cuma karena saya yang minta tolong ke Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur," jelasnya.

Dengan kata lain, Dudung menilai isu mengenai kepemilikan dapur muncul hanya karena dirinya pernah menjadi perantara komunikasi antara pihak pesantren dan BGN.

Padahal, menurut penjelasannya, proyek yang dimaksud bahkan belum terealisasi hingga saat ini.

4. Motor Listrik MBG Rp 1,03 Triliun Disebut Sudah Dibayar Meski Masih Dirakit

Selain membahas isu dapur MBG, Dudung juga menyoroti proyek pengadaan kendaraan operasional di lingkungan BGN.

Ia mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai Rp 1,03 triliun.

Menurut Dudung, berdasarkan informasi yang diterimanya, pembayaran terhadap proyek tersebut sudah dilakukan meskipun kendaraan yang dipesan belum sepenuhnya selesai diproduksi.

"Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama, ya," ungkap Dudung.

Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut mencakup pengadaan 21.801 unit kendaraan operasional.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.570 unit merupakan motor trail, sedangkan sekitar 6.431 unit merupakan motor bebek berbasis listrik.

"Jadi motor itu kan dua 21.801 unit, ya, kemudian 1.570-nya trail, 6.431-nya tuh (motor) bebek dan ini listrik. Nah inilah yang kemudian nanti karena listrik ini bisa jadi akan banyak bermasalah lah. Ini totalnya Rp 1,03 triliun anggarannya," jelasnya.

Motor listrik sendiri merupakan kendaraan yang menggunakan tenaga baterai sebagai sumber energi utama, berbeda dengan motor konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak.

Menurut Dudung, proyek tersebut kini menjadi salah satu fokus perhatian karena terdapat indikasi ketidaksesuaian antara pembayaran dan kondisi fisik barang.

5. Dugaan Markup dan 6.138 SK Titik Dapur MBG

Pernyataan terakhir yang disorot Dudung berkaitan dengan dugaan markup atau penggelembungan harga serta penerbitan ribuan SK titik dapur MBG.

Markup merupakan praktik menaikkan harga barang atau jasa melebihi nilai sebenarnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menurut Dudung, terdapat selisih nilai yang cukup besar dalam proyek pengadaan motor listrik tersebut.

"Dan ada selisih, diperkirakan sekitar Rp 200 miliar. Ya berbeda kalau BPK ngitungnya Rp 400 miliar. Ya ada mark up. Ya ini mudah-mudahan lah proses hukumnya segera tepat," ujarnya.

Selain itu, Dudung juga mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) titik dapur MBG.

SK atau Surat Keputusan merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar administratif suatu penetapan.

Menurut Dudung, sebanyak 6.138 SK titik dapur diduga ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

"Nah kemudian 6.138 ini yang menandatangani itu Pak Sony, ya. Dari yang penandatanganan itulah yang berharga bagi mereka-mereka ini SK itu, SK itulah yang akhirnya yang menjadikan jaminan untuk pinjam bank, ya," ungkap Dudung.

Ia menjelaskan bahwa penerbitan SK tersebut diduga dilakukan dengan menafsirkan sendiri ketentuan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang dikenal dengan istilah 3T.

Padahal, menurutnya, wilayah 3T telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

"Namun kenyataannya ini pejabat lama, ya yang sekarang sedang diproses ini justru membuat definisi tersendiri bahwa satu desa tidak terlayani SPPG terdekat atau 30 lebih dari 30 menit jaraknya," jelasnya.

Dudung juga mengungkap bahwa dari 6.138 titik yang diterbitkan melalui SK tersebut, sebanyak 1.745 titik telah melalui proses appraisal atau penilaian kelayakan.

Bahkan, dari jumlah itu terdapat 476 titik yang sudah mulai dibangun menggunakan kerangka konstruksi.

"Kemudian ada hal lagi yang sangat penting kalau menurut saya. Ini dari 6.138 ini yang sudah diappraisal ini ada 1.745. Salah satu contohnya dari 1.745, ini ada yang sudah terbangun dengan kerangka konstruksi ini 476," papar Dudung.

Menurutnya, banyak pihak kemudian menggunakan SK tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman perbankan guna membangun dapur MBG.

"Dan kemudian mereka akhirnya karena dapat SK dari pejabat lama, SK itulah dijadikan modal bagi dia untuk pinjam uang bank. Pinjam uang bank kemudian dia mulai bangun," pungkasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Dugaan penyimpangan yang diselidiki mencakup pengadaan 21.801 motor listrik, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang disebut tidak sesuai ketentuan dan diduga mengandung unsur markup.

Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan afiliasi sejumlah pihak dengan SPPG yang memperoleh keuntungan dari pelaksanaan program MBG. Hingga kini, besaran pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh aparat berwenang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KSP Dudung Jelaskan Awal Mula Dirinya Diseret Eks Kepala BGN di Pusaran Kasus Korupsi Proyek MBG

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KSP Dudung Ungkap Motor Listrik MBG yang Dikorupsi Dadan Cs Sudah Dibayar Lunas Tapi Masih Dirakit

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dudung Ungkap Siasat Eks Waka BGN Sony Sonjaya Akali Perpres Buat Bagi-bagi SK 6.138 Titik Dapur MBG

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dudung Tantang Buktikan Isu Dirinya Punya Dapur MBG: Silakan Cek, Saya Kasih Hadiah Nanti