Kapolri, BIN, dan Istana Tanggapi Ancaman Demo Reformasi Jilid II dari Mahasiswa

Ringkasan Berita:

• BEM SI memberi ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki pelemahan rupiah yang mencapai Rp18.000 per dolar AS.
• Kapolri, BIN, dan Mensesneg merespons dengan imbauan tertib, menjaga persatuan, serta penegasan bahwa pemulihan ekonomi butuh proses panjang.
• Mahasiswa menyiapkan aksi lanjutan bertajuk Reformasi Jilid II jika tuntutan tidak dipenuhi, termasuk ancaman penyegelan kantor Kementerian Keuangan.

TRIBUNKALTIM.CO - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melayangkan ultimatum kepada pemerintah terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS.

Mereka memberi tenggat waktu 18 hari untuk perbaikan ekonomi.

Jika dalam tenggat waktu tersebut kondisi perekonomian tidak membaik, mahasiswa mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk "Reformasi Jilid II".

Rencana aksi ini langsung mendapat perhatian dari pejabat tinggi negara.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Picu Gelombang Demo Mahasiswa di Kendari, Bandung, dan Jakarta

Respons Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib," ujarnya di Mabes Polri, Rabu (10/6/2026).

Kapolri berkomitmen untuk terus menjaga agar berbagai penyampaian aspirasi dari masyarakat dilakukan dalam kondisi yang tertib.

Respons Kepala BIN

Senada dengan Kapolri, Kepala BIN Herindra juga mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan bersatu.

"Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

"Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," imbuhnya.

Baca juga: Demo Hari Ini, Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan, Ini 5 Tuntutannya

Reaksi Istana

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi.

Meski demikian, Prasetyo menggarisbawahi bahwa pemulihan kondisi ekonomi memerlukan proses yang kompleks dan tidak selalu bisa diselesaikan secara instan dalam sebuah tenggat waktu tertentu.

"Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo.

Terkait ultimatum 18 hari yang diberikan mahasiswa, Prasetyo menegaskan bahwa tidak semua hal bisa dikerjakan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

"Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu," tegasnya.