7 Pernyataan BGN soal Program MBG, Penerima Manfaat Dipangkas hingga Larang Pegawainya Punya SPPG

Ringkasan Berita:

• BGN menyiapkan evaluasi besar-besaran terhadap Program MBG dengan menghentikan sementara pelaksanaan selama masa libur sekolah dan mengaudit seluruh dapur atau SPPG di Indonesia
• BGN juga berencana mengubah skema insentif SPPG yang selama ini sebesar Rp 6 juta per hari, menata ulang jumlah dapur, serta melakukan refocusing penerima manfaat 
• Selain melakukan pembenahan tata kelola, BGN menegaskan pegawainya tidak boleh memiliki SPPG

TRIBUNKALTIM.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru setelah jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaannya.

Sejumlah kebijakan yang sebelumnya diterapkan kini tengah ditinjau ulang, mulai dari operasional dapur MBG, mekanisme pemberian insentif kepada pengelola dapur, jumlah penerima manfaat, hingga penggunaan aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara.

Serangkaian pernyataan yang disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pada Senin (15/6/2026) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sedang melakukan penataan besar-besaran terhadap program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah.

Penataan tersebut dilakukan bersamaan dengan momentum libur sekolah yang dianggap menjadi waktu tepat untuk melakukan audit, evaluasi, dan pembenahan sistem sebelum kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung pada tahun ajaran baru.

Baca juga: BGN Siapkan Skema Baru Insentif Dapur MBG, Tak Lagi Sama Rata Rp 6 Juta per Hari

Berikut pernyataan lengkapnya.

1. Program MBG Akan Dihentikan Sementara Selama Libur Sekolah

Langkah pertama yang akan dilakukan BGN adalah menghentikan sementara pelaksanaan program MBG selama masa libur sekolah.

Menurut Agustina Arumsari, penghentian sementara itu dilakukan agar pemerintah memiliki kesempatan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program di lapangan.

"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," ucap Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Audit tersebut tidak hanya menyasar dapur MBG atau SPPG, tetapi juga mencakup tata kelola program secara keseluruhan. BGN ingin memastikan seluruh mekanisme operasional berjalan sesuai standar sebelum program kembali dijalankan.

"Ya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu," ujar dia.

BGN berharap seluruh proses pembenahan dapat selesai saat siswa kembali masuk sekolah.

"Nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," tutur Agustina.

Dalam konteks program MBG, audit dapur berarti pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek operasional, keamanan pangan, standar penyimpanan bahan makanan, proses distribusi, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

2.BGN Akan Mengaudit dan Menata Ulang Seluruh Dapur MBG

Selain menghentikan program sementara, BGN juga akan melakukan audit terhadap seluruh SPPG.

SPPG merupakan singkatan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yaitu unit dapur yang bertugas menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat program MBG.

Penataan ulang dapur menjadi bagian dari proses yang lebih besar, yakni refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat.

Refocusing adalah proses peninjauan kembali sasaran program agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Dalam proses tersebut, BGN akan mengidentifikasi jumlah penerima manfaat riil yang dilayani setiap dapur.

Jika ditemukan wilayah dengan jumlah penerima yang relatif sedikit, bukan tidak mungkin beberapa dapur akan digabungkan agar operasional lebih efisien.

Agustina menjelaskan bahwa tujuan utama program bukan memperbanyak jumlah dapur, melainkan memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh intervensi gizi secara tepat.

"Pokoknya penerima manfaat dulu kita refocusing, benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur," katanya.

3. Insentif SPPG Tidak Lagi Flat Rp 6 Juta per Hari

Perubahan besar berikutnya menyangkut sistem insentif bagi pengelola dapur MBG.

Selama ini seluruh SPPG memperoleh insentif sebesar Rp 6 juta per hari tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Kebijakan tersebut kini sedang dievaluasi.

"Nanti itu termasuk ya. Setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp 6 juta semua," ujar Agustina.

Ia menilai sistem lama kurang mencerminkan beban kerja masing-masing dapur.

Menurutnya, dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat memperoleh insentif yang sama dengan dapur yang hanya melayani sekitar 500 penerima manfaat.

"Yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan yang dulu begitu," katanya.

Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

BGN juga akan mengevaluasi model pemberian insentif agar tidak hanya berorientasi pada jumlah produksi makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas layanan.

"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," jelas Agustina.

4. BGN Berencana Mengurangi Sekitar 8 Juta Penerima Manfaat pada 2027

Di tengah upaya efisiensi anggaran, BGN juga melakukan simulasi penataan ulang penerima manfaat.

Salah satu hasil evaluasi menunjukkan jumlah penerima manfaat program berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang pada tahun 2027.

Langkah tersebut dilakukan melalui refocusing sasaran agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

"Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun," ujar Agustina.

Saat ini BGN masih melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sehingga angka tersebut belum bersifat final.

Meski demikian, hasil simulasi internal menunjukkan adanya kemungkinan pengurangan jumlah penerima manfaat.

"Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Penataan sasaran tersebut nantinya juga akan berdampak pada jumlah dan distribusi dapur MBG di berbagai daerah.

5.Pegawai BGN Dilarang Memiliki SPPG

Kebijakan lain yang ditegaskan BGN adalah larangan bagi pegawainya untuk memiliki SPPG atau dapur MBG.

Menurut Agustina, aturan itu dibuat untuk mencegah konflik kepentingan.

Konflik kepentingan adalah situasi ketika seseorang memiliki posisi yang memungkinkan dirinya mengambil keputusan yang berpotensi menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan," ujarnya.

BGN menilai fokus utama program harus berada pada penerima manfaat, bukan pada keuntungan pengelola dapur.

Selain itu, lembaga tersebut juga berjanji meningkatkan transparansi pengelolaan program sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi.

"Nanti kami akan membuat bagaimana mungkin proses ini setransparan mungkin. Ibu dan Bapak bisa mengakses, bisa ikut lihat, bisa ikut mengawasi karena itu adalah program yang strategis," tutur Agustina.

6. Aset yang Sudah Dibeli dengan Uang Negara Akan Dimanfaatkan Maksimal

Selain melakukan evaluasi program, BGN juga menyoroti berbagai aset yang telah dibeli pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Salah satunya adalah ribuan motor listrik yang diperuntukkan bagi operasional SPPG.

Menurut Agustina, seluruh barang yang sudah dibeli menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal.

"Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar motor listrik, tetapi juga perangkat teknologi informasi, CCTV, tablet, televisi, dan berbagai barang pengadaan lainnya.

BGN akan mengecek terlebih dahulu kondisi seluruh aset tersebut.

Jika masih layak digunakan, barang akan tetap dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program.

"Kalau masih kurang eh kita lengkapi. Nah itu nanti yang kita tambahkan di 2026," katanya.

Agustina menegaskan prinsip utama yang digunakan BGN adalah mengoptimalkan seluruh aset yang telah dibeli karena berasal dari anggaran negara.

"Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," pungkasnya.

7. BGN Tetap Jalankan Program Sesuai Arahan Presiden

Di tengah munculnya tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta program MBG dihentikan, BGN menegaskan tetap menjalankan tugas sesuai arahan pemerintah.

Agustina mengatakan demonstrasi merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Namun sebagai lembaga pemerintah, BGN memiliki kewajiban menjalankan mandat yang diberikan Presiden.

"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kalau kami, ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya, itu saja," katanya.

Menurut BGN, program MBG tetap memiliki tujuan penting dalam upaya perbaikan gizi masyarakat Indonesia, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga anak usia sekolah yang masih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

Melalui serangkaian audit, evaluasi, refocusing sasaran, penataan ulang dapur, perubahan skema insentif, hingga optimalisasi aset negara, BGN berharap pelaksanaan program MBG setelah masa libur sekolah dapat berjalan lebih tertata, lebih transparan, lebih efisien, serta lebih tepat sasaran dibandingkan sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul BGN Akan Setop Program MBG Selama Libur Sekolah

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul BGN Larang Pegawainya Punya SPPG, Ini Alasannya

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul BGN soal Motor Listrik dll: Uang Negara Sudah Keluar, Harus Dimaksimalkan

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul BGN Akan Evaluasi Insentif SPPG: Tidak Lagi Rp 6 Juta per Hari

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul Efisiensi Anggaran, BGN Bakal Pangkas 8 Juta Penerima MBG Tahun Depan