Serapan Anggaran IKN 2026 Capai Rp1,69 Triliun, Ini Rinciannya

Ringkasan Berita:

• Serapan anggaran IKN mencapai Rp1,69 triliun dalam dua bulan awal 2026.
• Infrastruktur jalan tol dan kawasan inti pemerintahan menjadi penyerap utama.
• Dana transfer daerah capai Rp3,35 triliun, namun DBH mengalami penurunan tajam.

TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA - Anggaran IKN 2026 menunjukkan percepatan signifikan di awal tahun seiring masifnya pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya yang menunjang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Pembangunan infrastruktur tersebut terus memacu penyerapan anggaran negara.

Memasuki awal tahun 2026, realisasi belanja Pemerintah Pusat di IKN tercatat telah mencapai Rp1,69 triliun hanya dalam kurun waktu dua bulan, yakni Januari hingga Februari.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengungkapkan bahwa angka tersebut setara dengan 8,92 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 yang dialokasikan sebesar Rp18,91 triliun.

Infrastruktur Jalan Jadi Penyerap Utama

"Dominasi utama serapan anggaran ini masih dipegang oleh proyek infrastruktur jalan dan jembatan, terutama jalan tol yang menjadi akses krusial menuju IKN," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis ke TribunKaltim.co, Minggu (5/3/2026).

Baca juga: Penampakan Pasar Segar Sepaku di IKN, Jual Kebutuhan Pokok hingga Kerajinan Lokal

Dari total belanja modal yang terealisasi, proyek pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol pendukung IKN menyerap anggaran sebesar Rp810 miliar.

Tak hanya pembangunan jalan tol, anggaran juga mengalir deras ke pembangunan kawasan inti pemerintahan.

“Proses pembangunan di kawasan yudikatif, legislatif, hingga kompleks perkantoran di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) Nusantara terus bergerak dinamis,” tambahnya.

Pagu Anggaran Mengalami Penurunan

Walau realisasi awal tahun ini langsung menyedot banyak anggaran, Tjahjo mencatat bahwa pagu anggaran pemerintah pusat untuk Kaltim pada tahun 2026 mengalami penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2025 pagu anggaran mencapai Rp24,41 triliun, maka pada 2026 turun menjadi Rp18,91 triliun.

Baca juga: Libur Paskah di IKN, Pengunjung Bisa Tanam Pohon Gratis di MHHT dan KIPP, Ini Cara Daftarnya

Selain untuk proyek fisik, anggaran tersebut juga telah tersalurkan untuk berbagai pos belanja lainnya.

• Belanja Pegawai: Rp610 miliar (14,25 persen dari pagu)
• Belanja Barang: Rp250 miliar (6,69 persen dari pagu)
• Fungsi Ekonomi: Mengalami lonjakan signifikan hingga 1.367 persen (year-on-year/yoy)

Transfer ke Daerah dan Dinamika Fiskal

Di sisi lain, aliran dana dari pusat ke daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) di Kaltim hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp3,35 triliun.