Jejak Pengabdian KH Mursyidin di Sultra, dari Hafidz ke Ketua MUI

TRIBUNKALTIM.CO - Mengabdi lebih dari tiga dekade di bidang keagamaan dan pemerintahan bukan perjalanan yang singkat.

Bagi KH Mursyidin, pilihan itu dimulai dari keputusan hijrah yang sempat tak direncanakan.

Dari seorang penghafal Al-Qur’an di kampung halaman, ia kemudian tumbuh menjadi tokoh sentral dalam kehidupan keagamaan di Sulawesi Tenggara.

Saat ini, KH Mursyidin menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk periode kedua.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan lembaga yang menghimpun para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan panduan keagamaan serta fatwa (pendapat hukum Islam) bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca juga: Cerita Inspiratif Prof Rusydi, Sosok Guru Besar IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Tumbuh di Lingkungan Religius

Lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 31 Desember 1957, Mursyidin tumbuh dalam suasana religius.

Meski orang tuanya bukan penghafal Al-Qur’an, kedekatan rumahnya dengan masjid membuatnya akrab dengan pengajian sejak kecil.

Ia menempuh pendidikan dasar di SD 8 Watampone hingga 1970. Di luar sekolah formal, waktunya diisi dengan sekolah Arab pada sore hari dan mengaji pada malam hari.

Ketekunannya berlanjut ketika ia masuk Pondok Pesantren Ma’had Hadits Biru Watampone, tempat ia menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur’an.

Pada 1973, ia meraih predikat hafidz—sebutan bagi penghafal Al-Qur’an secara utuh.

“Jadi kami tidak pernah sekolah formal, empat tahun di pondok pesantren menghafal, lalu ikut ujian persamaan dua kali,” ujarnya dalam sebuah wawancara.

Menempuh Pendidikan Tinggi dan Hijrah ke Kendari

Setelah lulus ujian persamaan pada 1976—ujian yang setara dengan pendidikan formal—ia melanjutkan studi di IAIN Watampone dan meraih gelar Sarjana Muda.

Pendidikan kemudian diteruskan ke IAIN Makassar hingga memperoleh gelar Doktorandus (Drs) pada 1984.

“Saya selesai tahun 1984, jadi kita dulu tujuh tahun baru bisa selesai dapat sarjana itu termasuk cepat,” tuturnya.

Tahun 1985 menjadi titik balik. Ia hijrah ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dan mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Keputusan itu awalnya bukan bagian dari rencananya.

Baca juga: Kisah Abah Jimmy Nasroen, Dirikan Ponpes Fatimah Azzahra di Tanjung Selor Kaltara