Eks Istri Andre Taulany Dianggap Berlebihan Karena Laporkan ART, Erin: Harusnya Hukum Setara

TRIBUNKALTIM.CO - Konflik hukum antara mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, dengan mantan asisten rumah tangganya (ART), Herawati, kini memasuki tahap baru.

Persoalan yang awalnya bergulir di kepolisian kini turut menjadi perhatian legislatif setelah Komisi III DPR RI ikut mengawal kasus tersebut.

ART adalah singkatan dari asisten rumah tangga, yakni pekerja yang membantu urusan domestik di rumah tangga.

Baca juga: Erin Hapus Nama Taulany dari Instagram, Akui Sudah Move On dari Andre

Erin sebelumnya dilaporkan Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan.

Tidak lama kemudian, Erin melaporkan balik Herawati dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan pencemaran nama baik.

Laporan Erin berkaitan dengan dugaan penyebaran foto area rumah pribadinya, termasuk garasi dan kendaraan, ke media sosial tanpa izin.

UU PDP adalah regulasi yang mengatur perlindungan identitas dan informasi pribadi warga negara, seperti KTP, data kesehatan, atau rekening bank.

Di tengah proses hukum, Erin bersama kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, mendatangi Gedung DPR RI untuk memberikan klarifikasi.

Mereka meminta Komisi III bersikap netral dalam menyikapi perkara yang melibatkan kedua belah pihak.

Langkah itu dilakukan menyusul adanya kekhawatiran terkait objektivitas penanganan kasus.

Terlebih, sempat muncul kabar mengenai kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya yang menyebut laporan Erin berpotensi tidak diproses lebih lanjut.

Baca juga: Alasan Erin Belum Berikan Gaji ART yang Melaporkannya ke Polisi, Bantah Rampas Barang

Kubu Erin: Hukum Seharusnya Setara

Sunan Kalijaga menilai hukum seharusnya berlaku setara tanpa memandang latar belakang seseorang.

Menurutnya, kedatangannya ke DPR didasari iktikad baik sebagai warga negara yang ingin memastikan seluruh pihak memperoleh perlakuan adil.

Sunan menjelaskan bahwa kehadiran mereka bukan soal diundang atau tidak, melainkan bentuk partisipasi sebagai rakyat yang mencari keadilan.

“Diundang atau tidak diundang, kami beriktikad baik datang, hadir ke rumah rakyat. DPR rumah rakyat, kami rakyat, saya pun rakyat."