Berita Samarinda Terkini
Akun Ojol Mati, Orderan Hilang: Ratusan Driver Maxim Demo Gubernur Kaltim, Tuntut Kantor Dibuka Lagi
Akun ojek online mati, orderan hilang. Ratusan driver Maxim demo Gubernur Kaltim. Mereka menuntut kantor dibuka lagi, usai ditutup pemerintah.
Penulis: Kun | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
Demo Ojol di Samarinda
Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gabungan Mitra Cakrawala (GMC) pada Rabu pagi, 20 Agustus 2025, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Untuk diketahui, demo ojek online (ojol) di Samarinda pada Agustus 2025 menjadi sorotan publik karena melibatkan ribuan pengemudi dari berbagai komunitas transportasi daring di Kalimantan Timur.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpatuhan sejumlah aplikator terhadap Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 yang mengatur tarif angkutan sewa khusus (ASK)
Sebanyak 305 personel gabungan Polresta Samarinda dan Sat Brimob Batalyon B Polda Kaltim diturunkan untuk memastikan jalannya demo berlangsung aman dan kondusif.
Apel pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya mengedepankan profesionalisme, sikap humanis, dan kewaspadaan saat bertugas mengawal aspirasi masyarakat.
“Kita hadir untuk memastikan situasi tetap aman, kondusif, dan memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” tegas Hendri Umar.
Kehadiran aparat yang cukup besar ini, menurutnya, bukan hanya sebagai bentuk antisipasi, tetapi juga untuk memberikan rasa aman baik kepada peserta aksi maupun masyarakat luas. Apel kesiapan tersebut, tambah Kapolresta, menjadi wujud komitmen Polresta Samarinda dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran kegiatan unjuk rasa.
“Ini sekaligus memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya.
Dengan pengamanan yang mengedepankan pendekatan humanis, diharapkan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.
Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi di Indonesia yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara, namun tetap dalam bingkai hukum dan rasa saling menghormati.
Kegiatan pengamanan ini juga menjadi simbol penting sinergi aparat dalam menjaga stabilitas sosial di Samarinda.
Di tengah dinamika aspirasi masyarakat, kehadiran polisi yang profesional diharapkan mampu meredam potensi gesekan sekaligus menjaga harmonisasi antara pemerintah dan rakyat. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.