Awal Mula Kenaikan PBB di Balikpapan yang Berujung Demo Massa Tuntut Pembatalan, Peran DPRD Disorot

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih meresahkan masyarakat, meski Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengumumkan penundaan.

Senin (25/08/2025) Aliansi Balikpapan Melawan yang terdiri dari koalisi 15 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan mendesak Pemkot membatalkan kenaikan PBB dan bukan penundaan.

Sejumlah akademisi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga menyoroti kenaikan PBB di Balikpapan yang melonjak hingga meresahkan masyarakat, lalu bagaimana sikap DPRD Balikpapan?

Kenaikan PBB di Balikpapan menjadi sorotan setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan lonjakannya. 

Baca juga: Akademisi Balikpapan Pertanyakan Label Penyesuaian Tarif PBB: Jangan Sampai Permainkan Nalar Publik

Pemkot baru mengumumkan penundaan kenaikan PBB 2025 pada Jumat (22/08/2025). 

Jumat (22/08/2025), Walikota Balikpapan Rahmad Masud mengumumkan penundaan kenaikan PBB.

Keputusan ini diambil setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Agustus 2025 yang meminta kepala daerah mengantisipasi polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah.

Walikota Balikpapan, Rahmad Masud, menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat mengembalikan tarif PBB-P2 ke tahun 2024. 

“Melihat situasi dan kondisi, kami bersama Forkopimda mengambil langkah-langkah antisipatif. Jangan sampai muncul gejolak di masyarakat terkait isu kenaikan PBB,” jelas Rahmad Masud, Jumat (22/8/2025).

Ia mengungkapkan, rapat pembahasan yang seharusnya digelar pada Senin lalu sempat tertunda karena cuti bersama.

Namun, dinamika di masyarakat membuat pemerintah segera mengambil keputusan cepat.

“Dasar itu yang menjadi pertimbangan kami untuk memanggil Dispenda,” tambahnya.

Rahmad Masud menerangkan bahwa penyesuaian NJOP sebelumnya hanya diberlakukan pada kawasan strategis dan bernilai ekonomis, seperti kawasan industri, Jalan Mukmin Faisal, Kariangau, wilayah sekitar jembatan tol, hingga kawasan Sepinggan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan menunda penyesuaian tarif PBB-P2 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kota terhadap warga.

“Kami akan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah kota sangat pro terhadap warga. Jangan sampai masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah, merasa terbebani,” tegasnya.