Selasa, 19 Mei 2026

Berita Kaltim Terkini

Donasi Mengalir dari Warga Samarinda Jelang Aksi Demo DPRD Kaltim

Warga Samarinda ramai-ramai berdonasi untuk mendukung aksi damai Aliansi Mahakam di DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025).

Tayang:
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
DONASI UNTUK AKSI - Ramai warga berdonasi untuk aksi yang akan digelar di DPRD Kaltim, Senin 1 September 2025, situasi di Perempatan Mall Lembuswana, Jalan S. Parman, Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang menjadi lokasi titik pengumpulan donasi ditampung oleh Aliansi Mahakam (Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat), Minggu (31/8/2025). (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY) 

DPR RI misalnya yang mendapat kenaikan gaji, tentu diharapkan juga dapat disuarakan para mahasiswa yang akan aksi.

“Kita cuman bisa elus dada. Kita mau bersuara, suara rakyat kecil–kecil ini kan nggak didengar, makanya kan kita titipkan suara ke teman–teman mahasiswa ini yang punya kapabilitas agar bisa menyalurkan suara kita,” kata Joo.

Meski begitu, ia menegaskan dukungannya tetap pada jalur damai.

“Ya moga tak perlu sampai chaos seperti di Jawa lah ya, moga–moga dewan di Samarinda dan Kaltim pada umumnya mau lah mendengar aspirasi rakyat. Kalau chaos, uang pajak kita lagi yang diambil untuk perbaikan,” pungkas Joo.

Tuntutan Aliansi Mahakam

Sebagai informasi, Aliansi Mahakam gabungan puluhan organisasi mahasiswa dan masyarakat sendiri menyerukan akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kaltim.

Baca juga: Aksi Demo DPRD Kaltim, Dishub Samarinda Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

 

Aksi penyampaian aspirasi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WITA dengan titik kumpul di Islamic Center Samarinda sebelum bergerak ke Gedung DPRD Kaltim.

Aliansi Mahakam, gabungan puluhan organisasi mahasiswa dan masyarakat, akan menyuarakan 11 tuntutan utama, di antaranya:

  1. Tolak RUU KUHAP
  2. Hapus tunjangan mewah DPR
  3. Sahkan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat
  4. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta pendidikan di daerah 3T
  5. Tolak pemutihan dosa pemerintah
  6. Cabut UU yang tidak berpihak pada rakyat
  7. Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat
  8. Wujudkan kebijakan pro rakyat
  9. Hentikan oligarki politik dan demokrasi palsu
  10. Tegakkan supremasi hukum
  11. Hentikan kejahatan ekologis dan pertambangan. (*)
Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved