DPRD Dorong Penanganan Banjir di Balikpapan Diprioritaskan 

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan,Kalimantan Timur tengah mengerjakan proyek perbaikan drainase di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Balikpapan. 

Pekerjaan ini dilakukan untuk mengatasi banjir musiman akibat limpasan air dari DAS Klandasan Kecil dan Gunung Sari. 

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan,Yusri, menegaskan agar Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan penanganan banjir melalui proyek-proyek strategis.

Ia menilai langkah ini sangat penting untuk mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi saat hujan deras.

Seperti diberitakan, proyek perbaikan drainase sepanjang 475 meter di Jalan Jenderal Ahmad Yani itu menelan anggaran Rp 9,8 miliar dan target selesai dalam 225 hari kalender. 

Baca juga: Penanganan Banjir di Balikpapan, Proyek Drainase di Jalan Ahmad Yani Baru Terealisasi 27 Persen

Pekerjaan ini bertujuan mengatasi banjir musiman yang kerap terjadi akibat limpasan air dari DAS Klandasan Kecil dan Gunung Sari.

"Kita patut bersyukur, beberapa hari terakhir sudah ada kegiatan yang diarahkan untuk mengatasi banjir," kata Yusri. 

Menurut Yusri, perbaikan dan pembangunan drainase menjadi salah satu program utama yang masuk dalam visi-misi Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.

"Proyek ini merupakan bagian dari komitmen Wali Kota agar banjir tidak lagi menjadi momok bagi warga," tegas politikus Golkar tersebut. 

Ia menambahkan, keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada proyek fisik, tetapi juga kesadaran masyarakat. 

Yusri mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran drainase yang sudah diperbaiki.

"Perbaikan ini akan efektif jika kita sama-sama menjaga. Jangan sampai drainase yang sudah dibangun rusak karena sampah," tandasnya.

Baca juga: Proyek Drainase Pengendalian Banjir di Balikpapan Mulai Dikerjakan, Diantaranya di Jalan MT Haryono

Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi DPRD, Yusri memastikan pihaknya mendukung penuh proyek ini, terutama dalam hal penganggaran dan pengawasan. 

"Dukungan kami jelas, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas," pungkasnya. (*)