DPRD Kukar Gelar Rapat Dengar Pendapat, Bahas Keluhan Warga Desa Menamang Kiri dan dan Mekar Sari

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa(2/9/2025) sore, bersama sejumlah pihak terkait untuk menindaklanjuti keluhan warga Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, dan Desa Mekar Sari kecamatan Sebulu yang masih banyak fasilitas umum dan sosialnya belum terpenuhi.

Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, menyampaikan rapat yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) anggota dewan ke Desa Menamang Kiri.

“Di wilayah itu dikeluhkan terkait masalah air. Selain itu, kami juga mendapat keluhan dari Desa Sumber Sari dan Desa Mekarjaya mengenai penurunan daya listrik. Dan ternyata, bukan hanya dua desa itu saja, tetapi hampir seluruh wilayah Kecamatan Sebulu hingga Muara Kaman mengalami hal yang sama,” ungkap Agustinus.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Dukung Penuh Pengesahan Undang-undang Perampasan Aset

Menurutnya, kondisi tersebut sangat krusial karena tidak hanya berdampak pada penerangan rumah tangga, tetapi juga fasilitas umum lain. Salah satunya aliran PDAM yang sumber pengoperasiannya menggunakan tenaga listrik.

“Ini sangat mendasar. Keluhan ini bukan hanya dari warga pengguna rumah tangga, tetapi juga fasilitas desa hingga puskesmas. Bahkan pihak puskesmas kesulitan mengakses jaringan sementara, sementara layanan BPJS itu kan online,” jelasnya.

Agustinus menambahkan, dalam RDP tersebut pihaknya juga menghadirkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Muara Kaman. Ia menyebut, perusahaan menyatakan siap berkontribusi untuk membantu masyarakat.

“Hari ini kami sudah mendengar hasil dari berbagai pihak, dan perusahaan juga menyatakan kesiapannya. Karena memang peran empat perusahaan tadi cukup besar bagi Kecamatan Muara Kaman,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di desa-desa, termasuk di Menamang Kiri.

“Di Muara Kaman itu, khususnya Desa Menamang Kiri, memang ada beberapa infrastruktur layanan dasar yang masih belum optimal. Nah, hari ini kita duduk bersama untuk menyinkronkan program pemerintah dengan pihak perusahaan, supaya apa yang dilaporkan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” kata Arianto.

Ia menjelaskan, Kukar memiliki 193 desa dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga pemenuhan infrastruktur dilakukan secara bertahap. Untuk Desa Menamang Kiri, peningkatan kapasitas listrik sudah masuk dalam rencana.

“Secara umum untuk desa induknya sudah, misalnya untuk listrik di Menamang Kiri sudah kita bangun sejak 2022. Hanya memang ada beberapa dusun dan RT yang belum tersentuh, seperti RT 5 dan RT 6. Itu nanti kita upayakan agar segera mendapat akses,” terangnya.

Arianto menambahkan, rencana peningkatan kapasitas listrik akan diusulkan dalam perencanaan pembangunan 2026 mendatang.

“Mudah-mudahan Kukar punya anggaran untuk meningkatkan itu. Karena memang kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat desa, baik induk maupun dusun-dusunnya,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar akan kembali menjadwalkan rapat khusus bersama PLN.

“Kami akan panggil pihak PLN dari Samarinda maupun Balikpapan karena kewenangan mereka ada di situ. Saya sudah berkomunikasi dengan pihak PLN Balikpapan, mereka menyatakan siap hadir. Mungkin minggu depan, secepatnya akan kita laksanakan,” pungkas Agustinus. (*)