DPRD Paser Tekankan Validitas DTSEN, Perubahan Penerima Bantuan Jadi Sorotan

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Paser menggelar rapat kerja membahas pemutakhiran DTSEN.
• Sinkronisasi data hingga tingkat desa dinilai penting untuk memastikan validitas data.
• DPRD meminta proses verifikasi dilakukan transparan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat kerja bersama perangkat daerah terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Paser, Romif Erwinadi, kepala perangkat daerah, serta sejumlah camat yang berlangsung di Ruang Rapat Bapekat, Sekretariat DPRD Paser, Rabu (17/6/2026).

Ketua Komisi II DPRD Paser, Sukran Amin, menegaskan bahwa DTSEN merupakan fondasi penting bagi berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

"Data yang valid dan akurat adalah kunci agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran," terang Sukran.

Menurutnya, pemutakhiran DTSEN tidak sekadar kegiatan administratif, melainkan proses strategis yang menentukan keberhasilan program sosial di daerah.

Baca juga: Lantik Pengurus Kwarcab Paser 2026–2031, Bupati Fahmi Fadli Siapkan Kebun Pramuka hingga Buper Mini

"Sinkronisasi data hingga ke tingkat desa sangat diperlukan, sehingga kondisi masyarakat di lapangan dapat terakomodasi dengan baik," tambahnya.

Keakuratan data menjadi aspek penting karena menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan program pemberdayaan masyarakat.

DPRD Soroti Perubahan Data Penerima Bantuan

Dalam rapat, anggota Komisi II DPRD Paser, Basri M, Muhammad Nasir, dan Nurhayati, bersama Ketua Komisi III DPRD Paser, Abdul Aziz, turut memberikan perhatian terhadap tantangan yang muncul setelah pemutakhiran data dilakukan.

Salah satu tantangan yang dihadapi ialah adanya perubahan penerima manfaat yang menimbulkan aspirasi dari masyarakat.

"DPRD menerima banyak masukan terkait perubahan data penerima bantuan. Kami memahami kegelisahan masyarakat, sehingga proses verifikasi harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," tegas Sukran.

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Mabicab Pramuka Paser, Bupati Fahmi Fadli: Jangan Cuma Kemah dan Tepuk Tangan

Ditekankan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa menjadi faktor penentu dalam memastikan validitas data.

"Tanpa koordinasi yang kuat, pemutakhiran data berisiko tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat," ulasnya.

Menurut DPRD, keterbukaan informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar setiap perubahan data penerima bantuan dapat dipahami secara objektif dan tidak memunculkan polemik di lapangan.

Pentingnya Integrasi Data Daerah dan Nasional

Selain itu, DPRD Paser juga meminta agar setiap tahapan pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkelanjutan.