Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana: Program Transmigrasi di Paser Diprioritaskan Penduduk Lokal 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana mendukung penuh terhadap tuntutan aliansi masyarakat yang menolak masuknya transmigran baru sebelum warga lokal.

Menurut politikus PKB dari daerah pemilihan (dapil) Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser tersebut, lebih baik warga lokal terlebih dahulu yang mendapat manfaat program transmigran ini.

“Kalau saya secara pribadi jika tidak ikut dalam runut pemerintah, lebih baik ke penduduk lokal,” sebutnya, Kamis (4/8/2025).

Baca juga: 5 Kali Masuk Bui, Spesialis Pencurian Sepeda Motor di Samarinda Kembali Ditangkap

Setelah terpenuhi kuotanya dari penduduk lokal, sambung Yenni, barulah penduduk luar bisa masuk untuk ikut dalam program transmigrasi.

Tentu harus dilihat, warga lokal yang memang benar–benar mengusahakan dan mempergunakan lahan yang diberikan pemerintah dengan baik terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan atau yang lainnya.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat lokal telah terpenuhi secara adil sebelum membuka pintu untuk pendatang dari luar daerah.

“Bukan sekedar dapat lahan, lalu dijual, tentu bisa meningkatkan ekonomi, baik daerah yang menjadi lokasi transmigrasi maupun Kaltim secara umum. Setelah warga lokal terpenuhi, baru warga luar sesuai program pemerintah,” ucapnya.

Ia sangat mendukung warga lokal lebih diprioritaskan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran seperti yang disuarakan beberapa waktu terakhir.

“Yang paling ditakutkan teman–teman ini, transmigran ini mendapat tanah tapi tidak dikelola, lalu diperjualbelikan. Maunya kita, ketika pemerintah memberikan manfaat tentu dikelola baik, tujuannya meningkatkan ekonomi, mengurangi kepadatan penduduk yang dari luar daerah,” jelasnya.

Ia juga memandang, Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk menjadi lokasi transmigrasi juga sudah tepat dalam mengambil sikap, setuju dengan apa yang dikhawatirkan masyarakat terkait program ini.

“Setahu saya Pemkab (Paser) setuju untuk memprioritaskan warga lokal, tapi kita tetap sebagai pemerintahan daerah ada aturan kan, harus lapor, regulasinya apa, ketentuannya apa, tidak bisa langsung–langsung aja,” pungkas Yenny. (*)