Pemprov Kaltim Gelar Program Gebyar Pajak 2025, Apresiasi Kepada Wajib Pajak

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar dua agenda besar sekaligus di Kota Balikpapan, Rabu (17/9/2025).

Acara ini meliputi penyerahan insentif melalui program Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol) fase ke-3 tahun 2025, serta pelaksanaan Gebyar Pajak Bapenda Kaltim dengan hadiah bernilai miliaran rupiah.

Kegiatan yang dipusatkan di BSCC Dome Balikpapan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud serta jajaran pejabat Pemprov, serta Walikota Balikpapan Rahmad Masud. 

Ribuan undangan hadir, termasuk guru honorer, marbot, penjaga rumah ibadah non-muslim, hingga perwakilan wajib pajak dan dunia usaha.

Baca juga: BREAKING NEWS: Gubernur Kaltim Serahkan Bantuan Gratispol di Balikpapan

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menjelaskan bahwa penyerahan insentif Jospol kali ini memasuki fase ketiga.

Program ini merupakan salah satu unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

“Jumlah penerima insentif pada fase ke-3 mencapai 25.163 guru honorer dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP, serta 877 marbot dan penjaga rumah ibadah non-muslim yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Kaltim,” kata Ismiati.

Setiap penerima memperoleh insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2025. Khusus di Balikpapan, tercatat ada 370 penerima manfaat.

Menurut Ismiati, bantuan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran para pendidik, pengelola rumah ibadah, serta tokoh masyarakat yang berkontribusi dalam menjaga ketahanan sosial dan kerukunan umat di Kaltim.

Selain penyerahan insentif Jospol, Pemprov Kaltim melalui Bapenda juga menggelar Gebyar Pajak 2025.

Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang taat membayar kewajibannya.

Pada tahun ini, Bapenda menyiapkan hadiah dengan total nilai Rp 5 miliar, berupa:

1. 60 paket wisata religi/umrah

2. 50 unit sepeda motor listrik

3. 375 tabungan senilai Rp 4 juta (sebelum pajak)

Pengundian hadiah telah dilaksanakan pada 11 Agustus 2025, disaksikan notaris, kepolisian, pejabat Dinas Sosial, serta perwakilan masyarakat. Dari lebih dari 2,1 juta unit kendaraan di Kaltim, tercatat sekitar 1,09 juta unit konsisten membayar pajak antara 2 hingga 19 tahun berturut-turut. Dari jumlah itu, ada 365 pemenang yang berhasil membawa pulang hadiah, sementara 120 lainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat.

"Tidak memenuhi syarat karena alasan tertentu, salah satunya karena kendaraan sudah tidak layak," ungkap Ismiati. 

Untuk pemenang wisata religi, keberangkatan akan dilaksanakan pada 21 September 2025.

Sebanyak 47 orang dijadwalkan berangkat umrah ke Tanah Suci, sementara dua pemenang beragama Buddha akan diberangkatkan ke Sri Lanka.

Tak hanya untuk masyarakat, Pemprov Kaltim juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang taat pajak, meliputi kategori kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan, air permukaan, dan alat berat.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Masud mengatakan, penghargaan ini bukan hanya simbol, tetapi juga motivasi agar perusahaan lain semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. 

Dalam kesempatan itu, Rudy Masud juga meresmikan inovasi SIMPATOR GEMAS (Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor Menuju Generasi Emas).

Aplikasi ini kini tidak hanya bersifat informatif, tetapi sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital melalui kerja sama dengan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs).

Masyarakat dapat membayar pajak kendaraan melalui berbagai kanal, seperti virtual account, kartu kredit, e-wallet (OVO, GoPay, DANA, ShopeePay, Kredivo), serta layanan bank BRI, BNI, dan BPD Kaltimtara.

“Transformasi digital ini diharapkan mendorong kepatuhan pajak sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ke depan, sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah akan semakin terintegrasi,” ujar Rudy Masud. 

Pemprov Kaltim menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Bapenda, kepolisian, Jasa Raharja, perbankan, hingga Bank Indonesia, akan terus diperkuat. Tujuannya, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mendukung percepatan digitalisasi layanan publik.

“Ini adalah wujud nyata kepemimpinan yang visioner, terbuka terhadap inovasi, serta memberi ruang luas bagi penguatan pelayanan berbasis teknologi,” pungkasnya. (*)