Permintaan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud ke Gubernur Kaltim Soal Pemotongan DBH

TRIBUNKALTIM.CO – Inilah permintaan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud ke Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud soal pemotongan DBH pemerintah pusat.

Ya, Rahmad Mas’ud meminta Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan RI.

Menurutnya pemotongan DBH pasti berdampak pada seluruh kabupaten/kota di Kaltim, termasuk Balikpapan. 

Meski begitu, Rahmad Masud menegaskan bahwa program-program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

Baca juga: DPD RI Asal Kaltim Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Rencana Pemotongan DBH 2026

“Program prioritas yang kami jalankan, seperti BPJS Kesehatan gratis untuk warga Balikpapan dan pendidikan gratis bagi anak-anak, harus tetap berjalan. Karena ini kebutuhan dasar yang langsung menyentuh masyarakat. Kalau pun ada pemotongan DBH, jangan sampai program kesehatan gratis terkena imbasnya,” ujar Rahmad Mas'ud

Rahmad Mas'ud  juga mengapresiasi program Gratispol atau Jospol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim dan saat ini dapat dinikmati oleh seluruh kabupaten/kota.

Program tersebut, kata dia, merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat.

“Walau di tengah pemotongan DBH, semangat kita tidak boleh berkurang. Saya yakin Bapak Gubernur akan arif dan bijaksana dalam melihat situasi ini. Program-program prioritas bukan hanya untuk Balikpapan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kaltim,” ujarnya.

Baca juga: DBH Kaltim Terpangkas 75 Persen, Gubernur Rudy Mas’ud: Hanya Dapat Rp1,4 Triliun

Selain soal DBH, Rahmad Mas'ud juga menyampaikan apresiasinya atas pembangunan jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat.

Jalur tersebut dipastikan akan segera tembus tahun ini.

“Alhamdulillah, kita memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah membuka jalan tembus penghubung Kutai Barat dan PPU. Tahun ini insyaallah jalannya akan rampung. Terima kasih Pak Gubernur yang telah menyatukan beberapa daerah di Kaltim,” kata Rahmad Mas'ud. 

DBH Kaltim Dipangkas 75 Persen

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi ancaman serius terkait Dana Bagi Hasil (DBH).

Gubernur Kaltim Rudy Masud mengungkapkan, rencana pemotongan DBH oleh Pemerintah Pusat bisa mencapai 75 persen.

Jika skema itu terealisasi, dana untuk Kaltim yang semestinya Rp6 triliun hanya tersisa Rp1,4 triliun.