DPRD Kutim dan Pemkab Sepakati P-KUA dan P-PPAS APBD 2025, Optimis Terserap Maksimal

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur telah menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran (P-KUA) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (P-PPAS) APBD 2025.

Hal itu dibuktikan dengan penandatangan nota kesepakatan antara Pemkab Kutim dan DPRD Kutim pada rapat paripurna di Kantor DPRD Kutim, Jumat (19/9/2025).

Dimana, telah disetujui bahwa perubahan pendapatan pada postur APBD 2025 dari Rp 11,151 triliun menjadi Rp 9,895 triliun sedangkan belanja daerah dari Rp 11,136 triliun menjadi Rp 9,994 triliun.

Baca juga: 8 Perum di Sangatta Serahkan Sertifikat PSU, Ketua RT Harus Usulkan Pembangunan Infrastruktur

Hingga saat ini, penyerapan APBD Kutim tahun anggaran 2025 masih mencapai realisasi sebanyak 47 persen. 

"Kami optimis bisa mengejar penyerapan anggaran dan percepatan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas anggaran," ucal Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latief kepada awak media.

Menurutnya, realisasi APBD 2025 juga disebabkan oleh keterlambatan pengesahan P-KUA dan P-PPAS karena pembahasan yang cukup panjang akibat adanya efisiensi anggaran.

Oleh sebab itu, pembahasan dengan penuh kehati-hatian dilakukan agar alokasinya tetap sasaran. Sebagai antisipasi ke depan, Pemkab Kutim juga tengah menyusun rancangan APBD 2026.

"Setelah kesepakatan ini, pemerintab akan menyusun APBD tahun 2026 mendatang, sehingga keterlambatan seperti tahun ini tidak terulang lagi di tahun depan," pungkasnya. (*)