Mahakam Ulu Harus Mulai Terapkan Pemerintahan Digital Mulai 2026

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Pemerintah Mahakam Ulu, Kalimantan Timur kini didorong untuk mulai menerapkan pemerintahan digital sebagai bagian dari kewajiban nasional yang sudah ditetapkan sejak 2018.

Hal ini disampaikan Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopemper (ITS), Tony Dwi Susanto, Ph.D.,

Menurutnya, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sejatinya sudah menjadi kewajiban seluruh instansi pemerintah daerah di Indonesia sejak enam tahun lalu. 

“Semua ITBD di seluruh Indonesia wajib melakukan digitalisasi, baik dalam proses bisnis internal maupun pada layanan publiknya,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara SPBE dengan konsep pemerintahan digital yang mulai ditargetkan efektif pada 2026 mendatang.

Baca juga: Pemkab Mahulu Hadapi Tantangan Geografis dan Standarisasi Harga untuk Makan Bergizi Gratis

Tony menjelaskan, jika SPBE berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan publik serta operasional internal, maka pemerintahan digital (Pemdi) menekankan pada aspek dampak yang dihasilkan.

“Orientasi pemerintah digital bukan lagi sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagaimana pemanfaatan data dan teknologi digital benar-benar menghadirkan solusi terhadap masalah masyarakat,” jelasnya.

Dengan begitu, penerapan pemerintahan digital diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, transisi menuju pemerintahan digital akan menjadi tantangan besar, terutama dalam kesiapan daerah untuk melakukan transformasi.

Namun, menurutnya, target 2026 harus menjadi momentum penting agar pemerintah tidak hanya berhenti pada digitalisasi, melainkan benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang berdampak.

Baca juga: Adu Nyali di Riam Udang dan Riam Panjang Mahulu, Jalur Ganas Sungai Mahakam

Pemerintah daerah, termasuk Mahakam Ulu, perlu beradaptasi sejak dini agar tidak tertinggal jauh dalam agenda nasional tersebut.
“Pemerintahan digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal bagaimana kita menyelesaikan masalah masyarakat dengan lebih efektif,” pungkasnya. (*)