Diskominfo Staper Kutim Tekan Blank Spot dengan Anggaran Minimalis

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mengatasi persoalan jaringan internet di wilayah blank spot, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Dengan prinsip anggaran minimalis, hasil maksimal, Diskominfo Staper Kutim menargetkan pemerataan akses internet untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan digital di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi tersebut memang sempat membuat beberapa program sedikit terhambat, namun bukan menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan masyarakat.

Baca juga: Pesan WhatsApp Pending, Sinyal Hilang hingga Blank Spot, Tantangan Internet di Daerah 3T di Kaltim

Ia menjelaskan, fokus utama tahun ini adalah memperkuat jaringan internet di titik-titik prioritas.

“Makanya kita fokus dulu pada titik-titik prioritas, seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan UPT. Tujuannya agar layanan administrasi dan pelayanan publik tidak terganggu,” jelas Ronny, Minggu (5/10/2025).

Langkah ini diambil mengingat tantangan geografis Kutai Timur yang luas dan sebaran penduduk yang tidak merata, membuat sejumlah penyedia layanan internet enggan masuk ke daerah terpencil.

Karena itu, pendekatan yang dilakukan Diskominfo Staper Kutim bersifat realistis dan efisien.

Baca juga: Indeks SPBE Kutim Meningkat, Diskominfo Staper Kutim Mitigasi Keamanan Jaringan

Ronny mengakui, pemerataan jaringan internet hingga 100 persen di seluruh wilayah Kutai Timur memerlukan biaya besar, bahkan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Oleh sebab itu, strategi efisiensi dan prioritas menjadi pilihan utama agar program tetap berjalan.

Selain membangun jaringan di titik pelayanan publik, Diskominfo Staper Kutim juga menyediakan fasilitas internet gratis di beberapa lokasi umum.

Namun, muncul persoalan baru terkait pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan.

Baca juga: Diskominfo Staper Kutim Siapkan Internet di Kecamatan, Khusus Pelayanan Adminduk dan Pemilu 2024

Menurut Ronny, kuota internet di fasilitas publik sering kali cepat habis karena digunakan warga untuk hiburan seperti menonton YouTube di malam hari.

Akibatnya, koneksi menjadi lambat pada siang hari saat dibutuhkan untuk administrasi pemerintahan.

Untuk itu, pihaknya sedang menata ulang sistem penggunaan internet agar lebih tepat sasaran.