BBM Subsidi di Kaltim Bukan Buat Perindustrian, Rudy Mas'ud Ingatkan Pertamina

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kaltim bukan buat perindustrian.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud ingatkan Pertamina agar penggunaan BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan perindustrian. 

Hal tersebut disampaikan Rudy Masud dalam agenda mediasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang digelar pada Senin (6/10/2025) di ruang rapat Gubernur lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Selain itu, Gubernur Rudy Masud menekankan pentingnya pengawasan bersama untuk memastikan BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh sektor industri. 

Baca juga: Gubernur Kaltim Beri Pesan di Pelantikan Bupati dan Wabup Mahakam Ulu, Rudy Masud: Hindari KKN

"Berkaitan dengan BBM subsidi, yang hari ini perlu kita melaksanakan pengawasan bersama-sama agar BBM subsidi ini tidak banyak dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan perindustrian," ujarnya.

Rudy menjelaskan bahwa sektor perindustrian seperti pertambangan, perkebunan, termasuk juga kontainer, seharusnya menggunakan BBM industri, bukan BBM bersubsidi. 

Penegasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya antrian panjang di berbagai SPBU-SPPU yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Gubernur mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak terjadi ironi di mana sumber daya melimpah tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang berhak. 

Ia menyinggung ironi yang terjadi di Kaltim sebagai daerah penghasil minyak. 

Baca juga: Respons Gubernur Kaltim Pasca Demo di DPRD, Rudy Masud: Seluruh Aspirasi Kita Tampung

Rudy menganalogikan situasi ini seperti "ayam mati di lumbung padi", di mana Kaltim memiliki kilang dan sumber daya alam melimpah, namun masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM.

Disinggung terkait apakah ada pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi, Ia menyatakan hal tersebut tidak terjadi dan pertemuan tersebut merupakan upaya mitigasi agar penyalahgunaan tidak terjadi. 

"Kalau itu tadi tidak ya, kita mitigasi, jangan sampai itu terjadi" ucapnya.

Dalam agenda ini, ia didampingi oleh beberapa kepala dinas, termasuk Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas Perindustrian, Diskoprindakop, serta Miro Ekonomi.

Rudy menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang harus sesuai dengan peruntukannya. 

Ia memberikan contoh LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, begitu pula dengan bahan bakar subsidi yang seharusnya digunakan untuk kegiatan publik dan kemasyarakatan.