POPULER KALTIM: Dapur SPPG di Tenggarong dapat Sertifikat Higiene, Pemkot Balikpapan Krisis Pegawai

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah artikel menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir di Kalimantan Timur (Kaltim), dapur SPPG di Tenggarong yang mengantongi sertifikat higiene, daerah di Kaltim dengan penduduk usia 65 tahun terbanyak hingga Pemkot Balikpapan alami krisis pegawai.

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tenggarong, ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengantongi Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengalami krisis pegawai terutama di tingkat kelurahan.

Selain itu, daftar 5 daerah dengan jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas yang terbanyak di Kaltim juga masuk deretan berita-berita populer di Kalimantan Timur dalam 24 jam terakhir.

Berikut daftar lengkap berita-berita populer Kaltim dalam 24 jam terakhir:

1. Dapur SPPG di Tenggarong Kantongi SLHS

Dapur SPPG Panjaitan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) termasuk satu satu dari 34 dapur di Indonesia yang meraih Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SLHS yang kini wajib dimiliki setiap dapur SPPG adalah pengakuan resmi terkait standar kebersihan, keamanan, dan kelayakan dalam pengolahan makanan.

Dapur SPPG adalah penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Capaian ini menjadi bukti komitmen serius terhadap peningkatan keamanan pangan sekolah dan kesehatan anak-anak di Kutai Kartanegara.

Kepala SPPG Panjaitan, Idam, menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat SLHS merupakan kewajiban penting bagi setiap dapur yang melayani kebutuhan pangan di lingkungan sekolah.

“Untuk dapur sendiri, di sini wajib memiliki sertifikasi SLHS. Dan alhamdulillah, dapur ini adalah salah satu yang sudah memiliki sertifikat tersebut,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Idam menegaskan, sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari penilaian menyeluruh terhadap seluruh aspek dapur mulai dari bahan baku, alat masak, hingga sistem sanitasi lingkungan.

“Sertifikat itu gunanya untuk memastikan kebersihan dan kelayakan dapur dalam menunjang operasional, terutama terkait keamanan pangan. Jadi semua standar harus terpenuhi agar makanan yang diolah benar-benar aman dikonsumsi,” jelasnya.

Dapur Panjaitan telah memenuhi seluruh indikator penilaian, termasuk pengelolaan air bersih, penyimpanan bahan makanan, serta pengendalian limbah.

Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat dan pihak sekolah diharapkan semakin yakin terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada peserta didik.

Selain sertifikasi SLHS, Dapur Panjaitan juga sedang dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

“Sekarang dapur-dapur lain juga sudah diwajibkan mengurus sertifikasi serupa, tapi dapur ini termasuk yang lebih dulu menyelesaikannya,” kata Idam.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar kehalalan dan keamanan bagi siswa.

Pengurusan sertifikat halal juga menjadi bagian dari komitmen dapur terhadap kualitas layanan.

“Semua ini bagian dari komitmen kami terhadap keamanan pangan. Karena itu, menu-menu yang kami sajikan diatur dengan ketat, tidak ditempel atau diumumkan sembarangan, tapi dikelola langsung di dalam sistem dapur kami,” terangnya.

Idam menambahkan, pengelolaan menu di Dapur Panjaitan dilakukan secara sistematis. Setiap hari, menu disusun dan dikontrol oleh tim internal agar sesuai dengan standar gizi dan kebersihan.

Proses ini juga diawasi oleh tenaga ahli gizi yang terlibat langsung dalam penyusunan menu harian.

Dengan berbagai upaya tersebut, Dapur Panjaitan terus memperkuat perannya sebagai penyedia makanan bergizi dan aman bagi peserta didik.

“Kami ingin memastikan apa yang dimakan anak-anak benar-benar terjamin, baik dari sisi gizi maupun kebersihannya,” kata Idam.

Simak berita lengkapnya:

• Dapur Panjaitan Tenggarong Miliki Sertifikat Higiene, Pastikan Keamanan Pangan Sekolah >>>
• 3.403 Porsi Sehari, Dapur Panjaitan Jaga Asupan Sehat Siswa di Tenggarong >>>

2. Pemkot Balikpapan Alami Krisis Pegawai

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah menghadapi krisis kekurangan pegawai, terutama di tingkat kelurahan.

Kondisi ini diperparah oleh gelombang pensiun pegawai setiap tahun yang mencapai lebih dari 100 orang, sehingga banyak posisi jabatan struktural eselon IVB yang kini kosong.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan, Purnomo, mengatakan kekosongan ini menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di wilayah kota.

“Kita masih memerlukan pengisian kekosongan jabatan-jabatan struktural di kelurahan,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Ia mengungkapkan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berpangkat eselon IVB di tingkat kelurahan cukup mengganggu roda pemerintahan.

Kekosongan jabatan tersebut tidak hanya berdampak pada administrasi pemerintahan lokal, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan masyarakat.

Menurut Purnomo, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memastikan pegawai yang sudah ada memiliki kompetensi dan kesiapan untuk naik ke jenjang jabatan eselon IVB.

“Ketersediaan SDM berpangkat eselon IVB masih sangat terbatas. Ini yang jadi PR besar bagi kami di BKPSDM,” katanya.

Salah satu solusi yang kini didorong BKPSDM adalah dengan mendorong pegawai aktif untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan.

Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan dianjurkan segera melaporkan kelulusan atau ijazahnya agar dapat dimasukkan ke dalam sistem kepegawaian.

“Kemudian penyesuaian ijazah dan nanti bisa naik pangkat sesuai aturan bisa menduduki jabatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kekurangan tenaga kerja tidak hanya terjadi di jabatan struktural, tetapi juga meluas ke sektor pendidikan dan kesehatan.

Meski sebagian kebutuhan sudah tertutupi melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun peningkatan kebutuhan tenaga pendidik terus terjadi seiring bertambahnya jumlah sekolah baru di Balikpapan.

“Apalagi setiap tahun dibangun sekolah baru untuk menambah daya tampung siswa. Kebutuhan guru juga kian meningkat,” tambahnya.

Selain itu, perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga membuat kebutuhan SDM bertambah.

Penyesuaian kelembagaan tersebut harus diimbangi dengan perekrutan dan penempatan pegawai baru agar fungsi pemerintahan berjalan optimal.

“Kalau ada penambahan struktur organisasi dan tata kerjanya (SOTK), SDM juga harus ditambah,” kata Purnomo.

Simak berita lengkapnya:

• Pemkot Balikpapan Krisis Pegawai, Jabatan Eselon IVB Banyak Kosong >>>

3. Daftar Daerah di Kaltim dengan Penduduk Berusia 65 Tahun ke Atas Terbanyak

Kelompok usia 65 tahun ke atas sering disebut sebagai lansia atau lanjut usia.

Lansia adalah kelompok penduduk yang sudah memasuki masa akhir rentang usia kehidupan, umumnya mengalami penurunan fisik dan fungsi organ, dan memerlukan perhatian khusus dalam hal kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan dukungan masyarakat.

Dalam konteks demografi dan kebijakan publik, pemahaman terhadap sebaran lansia penting agar layanan kesehatan, sistem jaminan sosial, dan fasilitas sosial dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan data Susenas yang diolah dari BPS tahun 2024, distribusi kelompok umur di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Kelompok usia 0–14 tahun: 24,80 persen dari populasi provinsi

- Kelompok usia 15–64 tahun (usia produktif): 69,76 persen

- Kelompok usia 65 tahun ke atas (lansia): 5,44 persen 

Artinya, pada tahun 2024, lansia menjadi bagian minoritas dalam struktur penduduk Provinsi Kalimantan Timur. 

Kelompok usia produktif mendominasi populasi, disusul oleh kelompok usia muda (anak-anak).

Meskipun proporsi lansia relatif kecil, sebarannya antar kabupaten/kota berbeda — beberapa daerah memiliki proporsi lansia yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

Urutan Daerah dengan Proporsi Lansia Tertinggi

Berikut lima daerah dengan persentase lansia (65 tahun ke atas) tertinggi di Kalimantan Timur:

 1. Kabupaten Mahakam Ulu (9,47 persen)

Mahakam Ulu memimpin dengan persentase lansia tertinggi sekitar 9,47 persen — hampir dua kali lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi (5,44 persen).

Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini memiliki beban demografi lansia yang relatif besar.

Kondisi geografis dan akses layanan kesehatan mungkin menjadi tantangan utama dalam mendukung kualitas hidup lansia di daerah ini.

2. Kabupaten Kutai Barat (7,64 persen)

Kutai Barat memiliki lansia sekitar 7,64 persen dari populasi daerahnya. Angka ini juga jauh di atas rata-rata provinsi.

Daerah ini kemungkinan menghadapi tekanan kebutuhan fasilitas lansia seperti klinik geriatrik, jaminan sosial lansia, dan mobilitas publik yang ramah lansia.

3. Kabupaten Penajam Paser Utara (7,46 persen)

Penajam Paser Utara berada di posisi ketiga dengan proporsi lansia 7,46 persen.

Dalam konteks pemekaran wilayah atau pembangunan infrastruktur pelayanan sosial, daerah ini harus memperhatikan bahwa hampir 1 dari 13 penduduknya adalah lansia.

4. Kabupaten Kutai Kartanegara (6,71 persen)

Kutai Kartanegara mencatat sekitar 6,71 persen lansia.

Meskipun tidak setinggi daerah di atas, angka ini tetap berada di atas rata-rata provinsi dan menunjukkan bahwa beban lansia tersebar juga di kabupaten dengan populasi relatif besar.

5. Kabupaten Paser ( 5,37 persen)

Paser berada di peringkat kelima dengan sekitar 5,37 persen lansia.

Proporsi ini mendekati nilai rata-rata provinsi, tetapi dalam konteks lokal, daerah ini juga perlu memperhatikan kebutuhan sosial dan kesehatan bagi lansia.

Simak berita lengkapnya:

• 5 Daerah di Kalimantan Timur dengan Penduduk Berusia 65 Tahun ke Atas Terbanyak >>>

Demikian informasi berita-berita populer dalam 24 jam terakhir di Kalimantan Timur.

(TribunKaltim.co/Patrick Vallery Sianturi/Ary Nindita Intan RS/Briandena Silvania Sestiani)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram