Pengetatan APBN 'Pukul Mundur' Proyek Pembangunan di Kaltim, Abdulloh: Sesuaikan Skala Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 'pukul mundur' proyek pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu diakii Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh yang membidangi urusan pembangunan di lembaga legislatif.

Melihat situasi tersebut, menurut Abdulloh tak lantas menyurutkan semangat pembangunan di Kaltim, namun pemerintah harus menyesuaikan skala prioritas.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim prioritaskan terkait program infrastruktur.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur daerah tidak boleh mandek total, meskipun ada ancaman efisiensi anggaran besar-besaran dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Samarinda Cakup Tes Gula Darah dan Pemeriksaan Gigi untuk Pelajar

Politikus Golkar ini memahami bahwa kebijakan pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang berpotensi memukul mundur sejumlah proyek. 

Namun, hal ini bukan alasan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.

“Pembangunan harus tetap berjalan, meskipun dilakukan secara bertahap. Kita bisa menyesuaikan skala prioritas sambil menunggu keputusan final dari APBN,” tegas Abdulloh, Minggu (12/10/2025).

Abdulloh secara eksplisit menekankan bahwa proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada nadi perekonomian dan konektivitas masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

"Kami memahami kondisi fiskal yang mengecil, tapi semangat kami jelas pembangunan tidak boleh berhenti total," sebutnya.

Ia memberikan pandangan strategi agar target tetap tercapai realistis di tengah keterbatasan ini, misal target semula 100 kilometer, minimal bisa dikerjakan separuhnya dulu. 

“Yang penting masyarakat melihat ada progres nyata, tetap berjalan,” tegasnya.

Komisi III sendiri telah menerima laporan dari Dinas PUPR-Pera Kaltim yang menyebutkan dua proyek jalan berpotensi besar terdampak efisiensi anggaran.

"Kami berkomitmen memastikan agar proyek-proyek tersebut tidak mangkrak," imbuhnya.

Abdulloh menilai, pendekatan pembangunan bertahap adalah solusi paling realistis untuk menjaga keberlanjutan proyek dan memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah, legislatif dan eksekutif mesti saling mendukung atau bersinergi di tengah efisiensi ini.