100 Persen Warga Kalimantan Timur Sudah Terdaftar BPJS Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kalimantan Timur kini mencapai 100 persen dari total penduduk sebanyak 4.185.000 jiwa.

Data tersebut diungkapkan oleh Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda, yang menyebut capaian ini menandai keberhasilan jaminan kesehatan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Timur.

Namun, dari total kepesertaan tersebut, hanya 86 persen yang berstatus aktif, sementara 14 persen lainnya masih tercatat sebagai peserta tidak aktif.

"Secara kepesertaan, Kalimantan Timur sudah 100 persen. Namun yang aktif baru sekitar 86 persen,” ujar Anurman, Selasa (21/10/2025).

Baca juga: BPJS Kesehatan Komitmen Jaga Mutu Pelayanan di Kaltim dengan 6 Janji Layanan JKN

Ia menjelaskan, kondisi ini bisa terjadi karena beberapa faktor.

Salah satunya adalah pekerja yang sudah resign atau terkena PHK, namun belum berpindah ke segmen peserta lain seperti mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Selain itu, penunggakan iuran dan belum diperbaruinya status keanggotaan juga menjadi penyebab utama tidak aktifnya sebagian peserta JKN.

"Ini bisa terjadi di semua kelas, baik kelas 1 sampai kelas 3," ucapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Sebut Peserta Aktif JKN di Kaltim Mencapai 3,6 Juta Jiwa hingga Agustus 2025

Menurut Anurman, peserta yang tidak aktif dapat mengalami kendala saat berobat di luar wilayah Kalimantan Timur.

Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk segera melunasi iuran agar kepesertaan kembali aktif dan bisa mengakses layanan kesehatan dengan optimal.

"Kalau di Kalimantan Timur, ada program gratispol dari Pemerintah Provinsi. Jadi saat dia mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan di wilayah ini, masih bisa ditanggung. Tapi kalau di luar Kalimantan Timur, ini bisa jadi masalah," jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan Kaltim telah bekerja sama dengan 66 rumah sakit dan lebih dari 500 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di seluruh wilayah.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gelar Satya JKN Award 2025, Wujud Gotong Royong Bangsa Lindungi Pekerja

Hingga tahun 2025, total biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp2,3 triliun, sementara total iuran yang diterima baru sekitar Rp1,7 triliun.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya defisit pembiayaan.

Namun, menurut Anurman, masih dapat tertutupi melalui subsidi dari wilayah lain dalam skema nasional BPJS Kesehatan.

"Artinya ada subsidi dari wilayah lain untuk menutup kekurangan di Kalimantan Timur. Karena itu, kami berharap peserta yang 14 persen tadi bisa segera melunasi tunggakan agar defisit ini bisa berkurang," pungkasnya. (*)