Jelang Akhir Proyek RDMP, Rahmad Mas'ud Minta Prioritaskan Jaminan Perlindungan Pekerja

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menjelang rampungnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan mendesak adanya perlindungan khusus bagi seluruh pekerja.

Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menekankan pentingnya menjamin kesejahteraan, terutama bagi tenaga kerja lokal, sebagai langkah mitigasi agar proses peralihan proyek ke tahap operasi tidak menimbulkan gejolak dan masalah sosial di masyarakat.

"Dimana, perlindungan hak tenaga kerja lokal di tengah masa transisi proyek RDMP Balikpapan menuju tahap operasi," kata Rahmad. 

Ia menilai, berakhirnya fase konstruksi tidak boleh berdampak pada hilangnya sumber penghidupan bagi ribuan pekerja yang selama ini menopang proyek strategis nasional tersebut.

Baca juga: POPULER KALTIM: Laka Kerja RDMP Lawelawe Berujung Maut, 5 Daerah Sedikit Tambang Ilegal di Kaltim

 “Pemerintah kota berharap proses peralihan ini tidak menimbulkan gejolak sosial. Pengurangan tenaga kerja harus dilakukan secara manusiawi dan tetap memperhatikan kesejahteraan warga kita,” ujar Rahmad saat diwawancarai TribunKaltim.co, Rabu (29/10/2025).

Rahmad menegaskan, manfaat keberadaan proyek strategis nasional seperti RDMP tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, agar dampak ekonomi dan sosialnya tetap berlanjut melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM, dan pelatihan berkelanjutan.

 “Kita harapkan komitmen dari pihak Pertamina dan para kontraktornya untuk memastikan kesinambungan ekonomi lokal.

"Pekerja yang sudah berkontribusi harus mendapat kesempatan berkarier lebih lanjut, baik di unit operasi maupun sektor pendukung lainnya,” jelasnya.

Baca juga: Tiga Pekerja Tewas Tertimbun Longsor, Lubang Proyek RDMP di Penajam Mendadak Ambles saat Penggalian

Rahmad menilai langkah itu perlu segera diimplementasikan agar tidak terjadi lonjakan pengangguran lokal.

"Kita ingin memastikan RDMP tidak meninggalkan jejak ketimpangan setelah proyek selesai. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji, tapi keberlanjutan manfaat,” ujar Rahmad. 

Laporan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Balikpapan yang mencatat jumlah pekerja proyek RDMP menyusut drastis dari sekitar 40 ribu menjadi 15 ribu orang per Agustus 2025.

Penurunan terjadi seiring rampungnya pekerjaan fisik utama dan beralihnya tanggung jawab ke tahap operasi kilang.

Baca juga: Tetangga Ungkap Sosok Tri Mulyono Meninggal di Proyek RDMP Lawe-Lawe jadi Tulang Punggung Keluarga

Disisi lain, Vice President Legal & Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Asep Sulaeman, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja massal.

"Pengurangan tenaga kerja, terjadi secara alamiah karena proyek bersifat project-based. Namun, kita memastikan tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan tetap berada di bawah kontraktor pelaksana masing-masing, " ujarnya. 

Meski begitu, Pemkot Balikpapan meminta adanya transparansi dan koordinasi erat antara KPB, kontraktor, dan pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja, khususnya yang berasal dari Balikpapan dan sekitarnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Balikpapan, Ani Mufaidah, juga menekankan pentingnya komitmen tertulis antara pelaksana proyek dan pemerintah daerah guna menjamin hak-hak pekerja hingga masa transisi berakhir.

Ia menyebut pemerintah telah memetakan peluang kerja baru di sektor lain, termasuk industri smelter dan jasa penunjang energi yang diproyeksikan mulai tumbuh pada 2026.

"Balikpapan adalah kota energi. Tapi energi itu tidak boleh hanya menyala di pabrik-pabrik besar, melainkan juga di rumah-rumah warganya.

"Pemerintah dan korporasi harus memastikan itu terjadi,” tegasnya.

KPB sendiri berkomitmen menyiapkan rekrutmen tenaga kerja baru melalui program college shopping yang menggandeng perguruan tinggi di Balikpapan dan Kalimantan Timur.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan program pengembangan ekonomi lokal melalui kemitraan UMKM, pelatihan keselamatan kerja, serta kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemkot Balikpapan pun memastikan akan terus melakukan pemantauan agar setiap komitmen benar-benar dijalankan. (*)