Demi Menuju Koperasi Mandiri, DPMD Kukar Percepat Pemetaan Lahan 193 Desa

Ringkasan Berita:

• DPMD Kukar mendorong 193 desa dan 44 kelurahan untuk segera menyelesaikan pemetaan lahan ke aplikasi Kemendagri sebagai dasar penguatan Koperasi Desa Mandiri Produktif (KDMP).
• Data pemetaan lahan menjadi kunci agar koperasi aktif dapat memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp3 miliar.
• DPMD juga menekankan pentingnya pelatihan KDMP untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam administrasi dan pengelolaan koperasi.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berakselerasi dalam upaya penguatan Koperasi Desa Mandiri Produktif (KDMP). 

Langkah krusial yang tengah didorong adalah percepatan pemetaan lahan di seluruh wilayah Kukar, yang menjadi basis data utama untuk pengembangan koperasi.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menggerakkan 193 desa dan 44 kelurahan untuk segera menyelesaikan proses pemetaan serta pengisian data lahan pada aplikasi yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami dari DPMD sedang mendorong 193 desa dan 44 kelurahan untuk melakukan pemetaan lahan. Kami mendapat kepercayaan dari Pak Sekda untuk segera mengisi aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Ia menerangkan bahwa data lahan yang diinput nantinya menjadi dasar bagi Kementerian Koperasi, sementara proses koordinasi dan distribusi informasi dilaksanakan melalui DPMD Kukar.

Baca juga: Lewat Siperaga, Warga Tak Perlu Repot, Sewa Fasilitas Olahraga Kukar Kini Cukup Lewat Ponsel

Mayoritas desa, kata Ahmad, telah merampungkan pengisian data, meski masih ada beberapa yang terkendala teknis.

“Alhamdulillah, hanya beberapa desa yang belum mengisi, itu pun karena kendala teknis seperti lupa kata sandi. Secara umum, prosesnya berjalan lancar,” jelasnya.

Lebih jauh, Ahmad menuturkan bahwa kebutuhan data tidak sebatas luas lahan 1.000 meter persegi.

Kondisi dan karakteristik setiap desa yang berbeda membuat DPMD Kukar perlu melakukan pemetaan lebih rinci agar data yang masuk sesuai fakta lapangan.

Dalam kesempatan itu, Ahmad juga menyinggung pelatihan KDMP yang bertujuan memperkuat kemampuan para pengurus koperasi.

Baca juga: Disdukcapil Kukar Permudah Warga Urus Dokumen, Layanan Kini Lebih Cepat dan Gratis

Menurutnya, pemahaman dasar tentang organisasi dan administrasi masih menjadi tantangan bagi sejumlah pengurus di lapangan.

“Masih banyak pengurus yang belum memahami cara mengelola koperasi. Pelatihan seperti ini penting untuk memperkuat kapasitas mereka,” tambahnya.

Ia menyebut, koperasi yang telah aktif dan memenuhi persyaratan nantinya bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah sebesar Rp3 miliar, yang mencakup Rp2,5 miliar untuk pembangunan gedung serta Rp500 juta untuk biaya operasional.

Hasil pemetaan awal menunjukkan sekitar 30 persen desa dan kelurahan di Kukar telah memenuhi syarat minimal luas lahan 1.000 meter persegi sesuai data pada aplikasi SISKUDES Kemendagri.

Meski begitu, DPMD meminta seluruh desa tetap mengisi data sesuai kondisi nyata di lapangan.

“Tidak semua desa punya lahan 1.000 meter persegi. Ada yang hanya 50 x 70 meter, tapi tetap kami dorong agar mengisi data apa adanya. Targetnya seluruh proses pengisian data selesai pada November,” pungkasnya. (*)