DPRD Kaltim Desak Transparansi Perbaikan Fender Jembatan Mahakam I

Ringkasan Berita:

• DPRD Kaltim mendesak BBPJN dan kontraktor membuka transparansi penuh terkait perbaikan fender Jembatan Mahakam I.
• Kerusakan fender akibat dua insiden tabrakan tongkang pada 2025 ditangani oleh PT Naviri Multi Konstruksi dengan nilai Rp27,2 miliar, namun progres baru 6,23 persen sejak dimulai 22 Oktober 2025.
• DPRD Kaltim menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan keselamatan masyarakat.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Desakan agar proses perbaikan fender atau pelindung Jembatan Mahakam I disampaikan secara terbuka kepada publik semakin menguat.

DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai minimnya informasi resmi dari pihak terkait berpotensi memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan pentingnya transparansi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan kontraktor pelaksana.

Ia menilai komunikasi yang tidak jelas sejak awal membuat publik bingung dan mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban perbaikan.

Baca juga: Status Aset Tak Jelas, Fender Jembatan Mahakam Jadi Sorotan DPRD Kaltim

"Kami dari DPRD Kaltim menekankan soal transparansi pengerjaan perbaikan fender Jembatan Mahakam I. Jika perusahaan sudah membayar dan proses sedang berjalan, publik mestinya diberi tahu dan diumumkan secara resmi," kata Giaz, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, komunikasi yang sempat terputus akibat pergantian pucuk pimpinan di BBPJN justru menghadirkan persepsi negatif.

DPRD Kaltim selaku representasi publik merasa diabaikan karena tak menerima informasi resmi, mulai dari perkembangan teknis hingga target penyelesaian proyek.

Padahal, kerusakan pelindung jembatan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut keselamatan warga dan kelancaran mobilitas harian masyarakat Samarinda.

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltim Bahas Pembangunan Fender Jembatan Mahakam Samarinda, Progres Baru 6,23 Persen

"Meskipun perusahaan yang bertanggung jawab telah menyatakan kesanggupan untuk menanggung biaya penuh perbaikan fender, publik tetap buta terhadap mekanisme pertanggungjawaban tersebut," jelas Giaz.

Momentum Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan ini diharapkan menjadi langkah awal memulihkan kepercayaan publik.

Giaz menyarankan adanya peninjauan lapangan yang melibatkan BBPJN, DPRD, media, dan seluruh pihak terkait agar informasi terpublikasi secara jelas dan komprehensif.

Pembukaan akses informasi disebutnya sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai tahap-tahap perbaikan fender.

Baca juga: Fender Jembatan Mahakam Samarinda Belum Diperbaiki, Ketua DPRD Kaltim Ungkap Potensi Bencana

Di sisi lain, publik semakin menanti tindak lanjut dari BBPJN mengingat urgensi perbaikan jembatan yang merupakan jalur vital di Kota Samarinda.

"Jadi bukan sekadar teknis perbaikan. Ini momentum untuk menunjukkan bahwa negara atau pemerintah hadir dan bekerja. Ini juga yang disampaikan pimpinan (Ketua DPRD) agar terbuka dan transparan, serta pertegas juga terkait status aset Jembatan Mahakam," tegasnya.

Riwayat Dua Insiden Tabrakan Kapal