3 Sektor Prioritas APBD 2026, DPRD Kaltim Minta Pemprov tak Terpengaruh Dana Transfer Pusat

Ringkasan Berita:

• Program non-prioritas atau kegiatan yang dianggap tidak mendesak harus ditunda;
• Penurunan ini dipicu oleh anjloknya Pendapatan Transfer dari Pusat sebesar 66,39 persen. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2026 yang turun drastis membuat legislatif juga menyoroti 3 sektor utama.

Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar agar menjadi prioritas mutlak pemerintah dalam membelanjakan APBD 2026.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud tegas menyatakan bahwa meskipun pendapatan transfer turun tajam, komitmen terhadap masyarakat tetap terjaga.

Serta menekankan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan ulang anggaran agar keseimbangan fiskal tetap tercapai.

Baca juga: APBD Kaltim 2026 Sudah Dikoreksi Akibat Pemangkasan Dana Transfer Pusat, Ini Rincianya

"Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi kami pastikan tiga sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas," tegasnya, Minggu (30/11/2025).

Fiskal Kalimantan Timur mengalami koreksi anggaran dari proyeksi awal Rp21,35 triliun menjadi hanya Rp15,15 triliun. 

Penurunan ini dipicu oleh anjloknya Pendapatan Transfer dari Pusat sebesar 66,39 persen. Namun, di tengah kondisi defisit ini, tentu saja DPRD Kaltim memastikan tetap ada jaring.

Pasalnya, penurunan pendapatan transfer sebesar Rp6,19 triliun (dari proyeksi awal) menantang Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim untuk menerapkan strategi 'potong pilih' yang cerdas.

Politisi Golkar ini meminta revisi anggaran bukan sekadar memangkas, melainkan sebuah proses untuk mengoptimalkan dampak setiap rupiah yang dikeluarkan.

Program non-prioritas atau kegiatan yang dianggap tidak mendesak harus ditunda untuk mengamankan alokasi bagi sektor layanan publik.

Baca juga: Dana Transfer Samarinda Dipotong Rp1,4 Triliun, Andi Harun: Kami tak Akan Buang Energi Buat Mengeluh

“Pemangkasan (kegiatan) harus dilakukan secara selektif dan efisien, memastikan tidak ada gangguan pada layanan publik dasar,” tukasnya.

Selain itu Hamas, sapaan akrab Ketua DPRD ini, turut menekankan  langkah mitigasi terhadap anjloknya dana transfer, DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, terdapat potensi besar dari pajak daerah, retribusi, dan sektor ekonomi baru yang dapat digarap lebih optimal. 

Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi kompensasi langsung atas tekanan fiskal dari Pusat.

Di samping itu juga, perlunya mengingatkan bahwa transparansi menjadi hal utama selama proses koreksi anggaran.

Sehingga masyarakat Kaltim dapat mengetahui secara jelas arah kebijakan fiskal daerah mereka.

"Fiskal kita memang sedang menurun, tetapi komitmen terhadap pelayanan publik tidak boleh ikut turun. Itu prinsip kami," tandasnya. (*)