Ketua Korpri Samarinda Hero Mardanus Tegaskan ASN Harus Melek Digital dan Hindari KKN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -  Ketua Korpri Kota Samarinda, Hero Mardanus, tegaskan ASN harus melek digital serta hindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal itu ia sampaikan usai apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri di taman makam pahlawan jalan Kusuma Bangsa, Samarinda Senin (01/12/2025).

Apel hari Korpri kali ini juga dilaksanakan dengan cara berbeda, yang mana sebelumnya upacara di Balai Kota, tapi kali ini para ASN memilih Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai pusat kegiatan.

Baca juga: Wawali Saefuddin Zuhri Tekankan ASN Samarinda Harus Adaptif di Era Digital

Hero Mardanus sebut perubahan lokasi ini bertujuan untuk menyatukan kegiatan HUT dengan agenda ziarah ke makam pahlawan.

"Biasanya kita dilaksanakan di Balai Kota. Tapi kita laksanakan di Taman Pahlawan. Kebetulan kita menjadikan satu sebetulnya dengan di arah pahlawan, yang mana ada beberapa anggota Korpri yang isinya PNS, sekaligus kita berziarah di Taman Pahlawan," jelasnya. 

Menyongsong tahun 2025, Korpri Samarinda telah menetapkan program unggulan yang berorientasi pada modernisasi birokrasi. 

Hero menekankan bahwa fokus utama adalah peningkatan profesionalisme dan literasi digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Korpri kan tetap mulanya kita harus profesional dan melek digital. Apa yang dikatakan Pak Wali tadi, kita berusaha maksimal mungkin Korpri yang ada nantinya melek digital, yang mendukung digital tersebut," tegasnya.

Ia juga menyampaikan penting terkait Hari Anti-Korupsi (Harkordia) untuk mencegah ASN terjebak dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

"Kita enggak henti-hentinya ya. Apalagi baru-baru kita selesai peringatan Harkordia yang diadakan oleh Pak Wali Andi Harun beberapa hari yang lalu," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa upaya pencegahan bukan sekadar himbauan lisan, melainkan melalui mekanisme pengawasan yang ketat.

"Dimana bukan dihimbau saja, kita diawasi, ada pengawasan di pihak Korpri nantinya dalam melaksanakan tugas kepegawaian ini sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh undang-undang yang menjauhkan diri dari korupsi, nepotisme, dan sebagainya," tuturnya. (*)