DPRD Balikpapan Desak Proyek Dipercepat untuk Cegah Silpa 2025

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan meminta seluruh proyek dipercepat agar tidak menumpuk menjadi Silpa dan manfaatnya segera dirasakan warga.
• Yono Suherman menekankan anggaran tidak boleh ‘ngendon’, karena pemerintah pusat selalu mengingatkan pentingnya efektivitas belanja daerah.
• Pengawasan publik turut didorong, dengan masyarakat diminta aktif memberi masukan apabila terdapat kendala atau pekerjaan proyek yang tidak sesuai.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai proyek pembangunan di akhir tahun anggaran 2025.

Dorongan ini disampaikan untuk mencegah menumpuknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), yang dinilai dapat menjadi sorotan pemerintah pusat serta mencerminkan kurang optimalnya pemanfaatan anggaran daerah.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyebut masih terdapat sejumlah proyek yang belum rampung akibat berbagai hambatan teknis.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kendala tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan proyek yang sudah berjalan.

Baca juga: DPRD Balikpapan Ingatkan Pembangunan Pasar Induk KM 5 Harus Selaras Visi Walikota

“Minimal proyek kecil dalam jangka pendek bisa selesai sebelum tanggal 20 Desember 2025, supaya manfaatnya cepat dirasakan warga,” ujarnya.

Yono juga mengingatkan agar tidak ada catatan Silpa pada akhir tahun anggaran.

Menurutnya, pemerintah pusat selalu menekankan agar seluruh anggaran yang dialokasikan harus digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai Silpa. Pemerintah pusat selalu mengingatkan agar anggaran jangan ngendon (menetap), bahwa setiap rupiah harus kembali manfaatnya untuk masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: DPRD Balikpapan Apresiasi Penerapan Jalan MT Haryono jadi Kawasan Tertib Lalu Lintas

Sebagai langkah percepatan, DPRD Balikpapan terus memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya di wilayah Balikpapan Selatan yang tengah menjadi pusat perhatian pembangunan.

Salah satu proyek yang menjadi fokus utama adalah penataan kawasan perkantoran tanpa pagar di Jalan Ruhui Rahayu 1.

Selain meminta percepatan realisasi fisik, Yono juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi kemajuan proyek.

Partisipasi publik dinilai menjadi mekanisme kontrol sosial yang sangat diperlukan dalam menjalankan pembangunan.

“Masyarakat itu elemen penting pengawasan. Mereka berhak memberi masukan jika terdapat kendala atau pekerjaan yang tidak sesuai,” pungkasnya. (*)