Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDI Perjuangan Tunda Sikap hingga Rakernas

Ringkasan Berita:

• PDIP melakukan kajian mendalam atas wacana Pilkada oleh DPRD dan belum menentukan sikap resmi.
• Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan keputusan final akan dibahas dalam Rakernas karena isu ini dinilai sangat strategis.
• Partai turut menghimpun pandangan daerah terkait kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung demi menjaga kualitas demokrasi.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada dilakukan oleh DPRD atau bukan secara langsung oleh rakyat yang disuarakan Presiden Prabowo Subianto menjadi perdebatan publik.

Hal ini juga menjadi sorotan dalam gelaran Konferda dan Konfercab DPD PDIP Kaltim, di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (8/12/2025).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut partainya sedang melakukan kajian mendalam terkait wacana tersebut.

Respons PDI Perjuangan terhadap wacana ini, bahwa pemerintah, termasuk Presiden melihat persoalan adanya praktik korupsi menuju kursi kepala daerah.

Baca juga: Konferda dan Konfercab PDIP Kaltim di Balikpapan, Evaluasi dan Penataan Kepengurusan Partai

Namun, Hasto Kristiyanto juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip konstitusional dan legitimasi.

"PDI Perjuangan melakukan kajian, mana yang lebih memberikan manfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara, terutama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita," ujarnya.

Hasto Kristiyanto menyampaikan keputusan akhir PDI Perjuangan mengenai isu strategis ini akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mendatang.

"Nanti di dalam Rakernas kita akan bahas hal tersebut, karena ini merupakan suatu hal yang sangat strategis," ucapnya.

Baca juga: Intsruksi Hasto Kristiyanto ke Kader PDIP Kaltim: Stop Tambang Ilegal dan Perusak Alam

Dalam artian, PDI Perjuangan belum mengambil sikap resmi dan akan menampung seluruh pandangan yang ada.

Hasto Kristiyanto menilai adanya Pilkada langsung juga dilihat sebagai cara untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan kepala daerah. 

"Kami mendengarkan dari daerah, dari kepala-kepala daerah, bagaimana pandangan-pandangan mereka. Sisi-sisi negatif dari pemilu langsung, sisi positif dari pemilu langsung, semua akan kami lihat," tandasnya.

Adanya wacana ini banyak diklaim dapat merubah mekanisme Pilkada, hingga mengancam demokrasi secara keseluruhan.

Baca juga: Agenda Konferda dan Konfercab PDIP Kaltim Hari Ini, Sekjen Hasto Kristiyanto Hadir di Balikpapan

Hasto Kristiyanto menekankan, demokrasi ialah kesepakatan dan semua sistem memiliki plus dan minus.

PDI Perjuangan, imbuhnya, mempraktikkan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ditopang dengan merit system. 

"Oleh karena itu, dalam proses penetapan calon, PDI Perjuangan menggunakan psikotes dan meninjau rekam jejak serta kemampuan kepemimpinan calon untuk membawa perubahan dalam organisasi," pungkasnya. (*)