Pengamat Politik Unmul Nilai Pilkada Lewat DPRD Lebih Sesuai Pancasila

Ringkasan Berita:

• Pengamat politik Unmul menilai pilkada lewat DPRD lebih sesuai Pancasila, khususnya sila keempat tentang demokrasi perwakilan.
• Sistem pilkada langsung dikritik mahal dan rawan politik uang, sehingga berpotensi mendorong korupsi dan membatasi kesempatan calon tanpa modal besar.
• Kaderisasi partai menjadi kunci, agar pemilihan melalui DPRD melahirkan pemimpin berkualitas dan menghindari dinasti politik.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD kembali mengemuka dan memantik perdebatan publik.

Pengamat politik pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul), Jamal Amin, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD justru lebih sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila dibandingkan sistem pemilihan langsung yang diterapkan saat ini.

Usulan tersebut mencuat saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar, ketika Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan gagasan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Gagasan itu kemudian menuai beragam respons dari kalangan politik, akademisi, hingga masyarakat.

Baca juga: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Menyeruak, Seno Aji Singgung Biaya Besar dan Demokrasi Perwakilan

Menurut Jamal Amin, para pendiri bangsa sejak awal telah merancang sistem demokrasi Indonesia berbasis perwakilan, sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

"Yang paling cocok untuk Indonesia itu adalah demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan. Sekarang kita mengadopsi demokrasi langsung yang merupakan kultur dari demokrasi liberal," ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Sabtu (13/12/2025).

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman itu juga mengkritik sistem pemilihan langsung yang diterapkan sejak era reformasi.

Ia menilai, demokrasi langsung cenderung mendorong praktik demokrasi liberal yang mengabaikan etika berpolitik dan menjadikan uang sebagai faktor dominan dalam kontestasi politik.

Baca juga: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ketua APPSI Rudy Masud Sebut tak Ada Masalah

Dalam praktiknya, kata Jamal Amin, tingginya biaya politik membuat hanya kelompok tertentu yang memiliki modal besar yang mampu maju sebagai calon kepala daerah atau anggota legislatif. 

Kondisi ini dinilai mempersempit ruang bagi figur-figur potensial yang tidak memiliki kekuatan finansial.

"Jadi saya terus terang sebagai pandangan akademisi saya, saya lebih cenderung untuk kembali kepala daerah itu semua ya, gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD," katanya.

Ia menambahkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menekan ongkos politik secara signifikan.

Baca juga: Respons Petinggi PDIP dan PKB soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bahlil sebut Saat Ultah Golkar

Dengan biaya politik yang lebih rendah, peluang terjadinya praktik korupsi akibat kebutuhan mengembalikan modal politik juga dinilai bisa diminimalisir.

Menjawab kekhawatiran publik terkait potensi menguatnya politik dinasti jika pilkada dilakukan melalui DPRD, Jamal menekankan pentingnya peran partai politik dalam melakukan kaderisasi yang serius dan berkelanjutan.

"Jadi saya kira, kuncinya itu ada dipartai politik, mereka itu betul-betul harus berjalan itu yang namanya kaderisasi itu kan di partai politik ada namanya kader muda, kader madya, kader utama," jelasnya.