DPRD Kukar Didesak Orangtua Korban Pesantren Ungkap Hasil Tim Ad Hoc

Ringkasan Berita:

• Sejumlah ibu-ibu korban pesantren mendesak DPRD Kukar jelaskan hasil kerja tim ad hoc.
• Sugeng Hariadi menegaskan proses hukum telah berjalan, tapi kejelasan tindak lanjut tim masih dibutuhkan.
• Tekanan ini bertujuan agar korban dan keluarga mendapatkan kepastian dan pendampingan psikologis selama proses hukum.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Sejumlah orangtua korban kasus dugaan pencabulan di sebuah pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang mendatangi anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sugeng Hariadi, pada Senin (5/12/2025).

Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan terkait kinerja tim ad hoc DPRD Kukar yang dibentuk untuk menelusuri kasus tersebut.

Sugeng mengatakan, meski proses hukum telah berjalan hingga persidangan, para korban dan keluarga masih membutuhkan penjelasan terkait tindak lanjut kerja tim ad hoc yang dibentuk DPRD Kukar.

“Saya kembali didatangi ibu-ibu ini untuk meminta kejelasan. Proses persidangannya memang sudah berjalan, tetapi masih ada hal-hal yang dirasakan belum jelas, khususnya terkait kerja tim ad hoc,” ujar Sugeng.

Baca juga: Dinsos Kukar Respons Serius Kasus Pelecehan Seksual Pesantren di Tenggarong Seberang

Ia menjelaskan, tim ad hoc dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab DPRD Kukar untuk melakukan penelusuran di lapangan dan memastikan penanganan kasus berjalan sesuai harapan masyarakat. 

Namun hingga kini, menurutnya, hasil kerja tim tersebut belum tersampaikan secara terbuka kepada para korban.

“Tim ad hoc itu memang sudah dibentuk dan diberikan penugasan. Tetapi sampai sekarang belum ada penjelasan lanjutan yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu korban,” katanya.

Sugeng menilai, kejelasan peran dan hasil kerja tim ad hoc sangat penting mengingat dampak kasus tersebut cukup luas, tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada kondisi psikologis para korban.

Baca juga: DP3A Kukar Temukan Indikasi Korban Tambahan Dugaan Kekerasan Seksual di Pesantren

“Ini dampaknya sangat besar. Kalau tidak ditangani dengan tahapan yang tepat, termasuk pendekatan psikologis, dampaknya bisa panjang,” ucapnya.

Ia juga menyinggung informasi yang ia terima dari proses penyidikan, yang menurutnya cukup memprihatinkan dan menunjukkan rangkaian peristiwa yang perlu ditangani secara serius agar tidak terulang.

Dalam pertemuan tersebut, Sugeng mengaku mendapat amanah dari ibu-ibu korban untuk mendorong kejelasan kinerja tim ad hoc DPRD Kukar.

Ia berencana segera berkoordinasi langsung dengan tim tersebut.

Baca juga: 6 Santri jadi Korban Pencabulan Guru Pesantren di Kukar, Polisi Beber Modus dan Kronologinya

“Saya diberi amanah untuk mengklarifikasi. Langkah awal, saya akan menghubungi ketua tim ad hoc untuk meminta penjelasan, apa saja yang sudah dilakukan dan apa kendalanya,” ujarnya.

Sugeng berharap, dengan adanya kejelasan tersebut, para korban dan keluarga bisa mendapatkan kepastian serta pendampingan yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.

“Harapan kami, persoalan ini bisa ditangani dengan terbuka dan penuh empati, sehingga para korban benar-benar merasa didampingi,” pungkasnya. (*)