Pemkab Kutim Kunjungi Bappenas RI, Usulkan Program Hingga Rp1 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO,SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan langkah jemput bola ke Jakarta demi memastikan pembangunan infrastruktur di daerah tetap berjalan kencang. 

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menindak lanjuti dari surat permohonan bantuan alokasi pembangunan yang sebelumnya telah dilayangkan Bupati Kutim pada Oktober tahun lalu. 

Mahyunadi menegaskan bahwa kehadiran mereka di Bappenas RI adalah untuk memastikan program prioritas bagi masyarakat Kutai Timur mendapatkan porsi di anggaran nasional.

"Harapannya kita bisa mendapatkan bantuan pembangunan sekitar Rp 200 hingga Rp 500 miliar untuk berbagai sektor prioritas di Kutai Timur," ujar Mahyunadi, Senin (12/1/2026).

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan pembiayaan daerah ke depan. 

Baca juga: Bukan Makanan Program MBG yang Beracun, Wabup Kutim Mahyunadi Yakini Ada Faktor Alergi Siswa

Pemkab Kutim menyadari bahwa ketergantungan pada pendapatan daerah saja tidak cukup untuk menuntaskan 50 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam periode 2025-2029 yang mengusung visi "Kutim Hebat".

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) Bappeda Kutim, Marhadyn, menjelaskan bahwa usulan yang dibawa ke pusat mencapai total angka hampir Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2026 ini. 

Anggaran tersebut akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kita mengusulkan sekitar hampir Rp 1 triliun untuk tahun 2026. Fokus utamanya adalah infrastruktur daerah, pertanian, serta peningkatan fasilitas di bidang pendidikan dan kesehatan," bebernya.

Marhadyn memaparkan beberapa proyek fisik besar yang menjadi sorotan, di antaranya rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Kecamayan Muara Wahau. 

Selain itu, pembukaan akses jalan ke desa-desa juga menjadi prioritas demi memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan di Kutai Timur.

"Kita ingin membangun akses jalan ke desa-desa untuk penguatan ketahanan pangan dan penurunan angka kemiskinan. Setiap kilometer jalan yang dibangun harus memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi warga," jelasnya.

Baca juga: Antisipasi Keracunan MBG, Wabup Kutim Mahyunadi Minta SPPG Miliki Catatan Kondisi Siswa 

Pihak Bappenas RI juga menyambut baik usulan tersebut namun memberikan catatan agar Pemkab Kutim segera melengkapi dokumen teknis dan project proposal yang lebih mendalam. 

Hal ini penting agar usulan tersebut bisa dikaji lebih lanjut dan disampaikan langsung kepada Presiden RI untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.

"Harapannya pemerintah pusat memberi perhatian khusus, karena Kutai Timur memiliki peran strategis dalam menumbuhkan ekonomi nasional, khususnya di Kalimantan Timur. Kami akan segera menyusun proposalnya secara lebih rinci dan profesional," pungkasnya. (*)