Program MBG Kaltim Belum Merata, Disdikbud Minta Skala Prioritas

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim dinilai belum berjalan optimal.
• Sejumlah sekolah dan siswa masih belum menerima manfaat program.
• Disdikbud Kaltim mendorong pemetaan prioritas agar bantuan tepat sasaran.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program Makan Bergizi Gratis Kaltim masih belum berjalan optimal dan belum menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan. 

Program yang menjadi salah satu asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, namun dalam implementasinya di Kalimantan Timur masih diperlukan penyesuaian agar manfaatnya tepat sasaran.

Program MBG mendapat dukungan dari berbagai pihak karena dinilai mampu memperkuat tumbuh kembang anak melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya di daerah, masih ditemukan tantangan dalam hal pendataan, pemerataan, dan penentuan skala prioritas penerima manfaat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Kaltim, Armin, menyebut MBG sebagai program yang sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Baca juga: Sekolah tak Wajib Terima MBG, Wakil Kepala BGN: Tidak Boleh Ada Paksaan dari SPPG atau Pihak Manapun

Meski begitu, menurut dia, pelaksanaannya perlu didahului dengan pemetaan skala prioritas.

"Program ini sangat bagus banget memperkuat tumbuh kembang anak kita. Cuman saya lihat perlu dipetakan, mana yang menjadi skala prioritas," jelasnya, Senin (26/1/2026).

Dia menekankan pentingnya mengidentifikasi penerima manfaat yang paling membutuhkan. Armin menilai, anak-anak dari keluarga tidak mampu seharusnya menjadi prioritas utama dalam program MBG ini.

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum mendapatkan program MBG, salah satunya SMK Pelayaran.

Padahal, lanjut dia, siswa di sekolah tersebut sangat membutuhkan bantuan ini karena rata-rata berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan jumlah siswa sekitar 300 orang.

Baca juga: Tantangan Berat Ekonomi Kaltim 2026, BI Tekankan Mitigasi Inflasi, Singgung MBG hingga IKN

"Nah, mestinya, kita harus duduk bareng memetakan ini supaya yang diprioritaskan yang mana sih. Jangan sampai anak-anak yang tidak membutuhkan MBG diprioritaskan," kata Armin.

Dia bilang, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan program ini tepat sasaran. Yang perlu dilihat adalah siapa saja yang benar-benar memerlukan MBG di lapangan.

Armin menjelaskan, pihaknya berencana mengirim surat resmi untuk mendata sekolah-sekolah mana saja yang sudah dan belum mendapat program MBG.

Selama ini, kata dia, pihaknya tidak mendapatkan laporan terkait distribusi program tersebut.

Secara organisasi, Disdikbud tidak masuk dalam struktur pengelolaan MBG. Mereka hanya diikutsertakan dalam rapat sebatas mendengarkan.

Baca juga: Evaluasi Pembangunan SPPG di Kutim, Temuan Satgas MBG: Sejumlah Investor tak Penuhi Target