Wabup Paser Singgung Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah menetapkan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam 11 program prioritas Paser TUNTAS.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah pada 26 Januari lalu di Ruang Rapat Sadurengas, Kantor Bupati Paser.

Dalam rapat ini, juga hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Romif Erwinadi, Kepala Bappedalitbang Paser, Rusdian Noor, Kepala BPS Kabupaten Paser, Bayu Agung Prasetio, jajaran Kepala Organisai Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kades beserta tamu undangan lainnya.

Rakor tersebut juga menghadirkan tenaga profesional Pendamping Kemendagri dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Edi Safrijal, sebagai narasumber.

Untuk mengentaskan kemiskinan, Wabup Paser, Ikhwan Antasari, menekankan pentingnya langkah nyata dari seluruh perangkat daerah dalam percepatan Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPKPKE).

Baca juga: Di Forum Dunia, Prabowo Klaim Kemiskinan Ekstrem Indonesia Terendah dalam Sejarah

"Seluruh perangkat daerah harus segera melakukan langkah-langkah percepatan dengan berkolaborasi melakukan intervensi strategi OPKPKE, mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar," pesan Ikhwan.

Para camat juga diminta untuk aktif mendampingi desa dalam mengarahkan penggunaan dana desa agar lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara bagi pemerintah desa, diminta untuk rutin melakukan verifikasi dan validasi data sasaran penerima bantuan.

"Manfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pemutakhiran data ini sangat penting, agar program penanganan kemiskinan lebih efektif, efisien, dan akuntabel," imbuhnya.

Ikhwan juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Ia juga menyinggung fenomena masyarakat tergolong masih mampu, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan hanya demi keuntungan pribadi.

"Saya tidak ingin lagi melihat masyarakat yang sebenarnya mampu, punya rumah besar dan kendaraan pribadi, tapi masih masuk kategori miskin hanya karena ingin menerima bantuan. Kalau perlu, tempelkan spanduk di rumahnya agar mereka malu," ujarnya dengan nada tegas.

Baca juga: Pendapatan Baznas Kutim Capai Rp21 Miliar Tahun 2025, Ikut Andil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

Wabup Paser juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Daya Taka.

Pihak yang beran aktif tersebut mulai dari OPD, BPS, perangkat kecamatan dan desa, Baznas, institusi pendidikan, CSR perusahaan, perbankan, PKK, PKH, TAPM, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Terima kasih atas kontribusi dan partisipasi semua pihak. Semoga sinergi ini terus terjaga demi mewujudkan Paser yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem," pungkasnya. (*)