5 Kelemahan Pilkada Lewat DPRD Menurut PDIP Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur secara lantang menyuarakan penolakan, menilai gagasan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998.

Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Kaltim, Sugiyono, menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah "harga mati" bagi kedaulatan rakyat.

Menurutnya, menyerahkan kembali hak pilih rakyat ke tangan segelintir elite di legislatif merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang sangat serius.

Baca juga: PDIP Kaltim Fokus Konsolidasi Internal, Tunda Sikap atas Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Sugiyono menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap didengungkan oleh para pendukung Pilkada via DPRD.

Ia berargumen bahwa nilai moral dan esensi politik dari sebuah demokrasi tidak semestinya diukur dengan angka nominal rupiah.

“Jalan panjang perjuangan reformasi tidak boleh dikhianati hanya karena alasan ekonomis. Jangan menghitung untung-rugi dengan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah nilai yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar, bukan sekadar proyek anggaran yang bisa dipangkas atas nama penghematan,” tegas Sugiyono pada Rabu (28/1/2026) di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Anggota DPRD Kaltim ini juga mengkhawatirkan adanya pergeseran orientasi kekuasaan jika pemimpin daerah dipilih oleh legislatif.

Baca juga: Alasan PKB sebut Fahmi Fadli Layak Calon Gubernur di Pilkada Kaltim 2029, Rekam Jejak Bupati Paser

Ia memprediksi pemimpin terpilih nantinya akan jauh lebih tunduk pada kepentingan elite partai di parlemen ketimbang memenuhi aspirasi konstituen.

“Jika pemimpin dipilih oleh elite, maka loyalitasnya akan condong ke elite pula. Rakyat hanya akan menjadi objek, bukan lagi subjek utama dalam demokrasi,” lanjutnya.

Melalui mekanisme Pilkada langsung, rakyat memegang kontrol penuh untuk memberikan mandat atau memberikan "hukuman politik" bagi pemimpin yang dianggap gagal. Kekuatan kontrol publik inilah yang diyakini akan hilang jika hak pilih rakyat dicabut.

5 Kelemahan Pilkada Lewat DPRD 

Berdasarkan pernyataan Sugiyono, berikut adalah poin-poin utama kelemahan sistem Pilkada via DPRD:

• Pencabutan Kedaulatan Rakyat: Hak pilih yang merupakan mandat langsung dari rakyat dialihkan ke tangan elite parlemen, sehingga rakyat kehilangan suara dalam menentukan masa depan daerahnya.
• Loyalitas Ganda (Orientasi Elite): Pemimpin daerah berisiko menjadi "petugas legislatif" yang lebih fokus melayani kepentingan partai di DPRD daripada mendengarkan aspirasi masyarakat luas.
• Hilangnya Kontrol Publik: Rakyat kehilangan mekanisme untuk memberikan "hukuman politik" secara langsung kepada petahana atau pemimpin yang tidak berkinerja baik.
• Menyuburkan Politik Tertutup: Mekanisme pemilihan di tingkat DPRD dinilai lebih rawan terhadap praktik transaksional dan politik "dagang sapi" yang tertutup dari pengawasan publik.
• Pengkhianatan Reformasi: Mengembalikan pemilihan ke DPRD dianggap menghidupkan kembali sistem orde lama dan mencederai nilai keterbukaan serta demokrasi yang telah dibangun sejak 1998.

Karena itu, Sugiyono mengajak akademisi, aktivis, hingga organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menjaga hak demokrasi yang ada.

"Demokrasi itu bukan hadiah dari negara, melainkan hasil perjuangan. Jika hari ini kita biarkan hak pilih kita dikurangi, bukan tidak mungkin hak-hak sipil lainnya juga akan ikut dicabut di masa depan," pungkasnya. (*)