Kabinet Merah Putih Dinilai Bengkak, Pengamat Unmul Dorong Perampingan Bukan Sekadar Reshuffle

Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle kembali menguat setelah Presiden Prabowo empat kali merombak kabinet sepanjang 2025.
• Pengamat menilai struktur kabinet terlalu gemuk dan berpotensi membebani anggaran.
• Sejumlah nama menteri dikabarkan masuk daftar evaluasi, termasuk Menlu dan Menteri HAM.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kabar perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat seiring isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. 

Sepanjang 2025, Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut tercatat telah melakukan empat kali perombakan kabinet.

Perombakan terakhir dilakukan pada 8 Oktober 2025, dengan penataan ulang terhadap sembilan posisi jabatan strategis.

Kini, isu reshuffle kembali mengemuka, disertai dengan munculnya sejumlah nama menteri yang dikabarkan masuk dalam daftar evaluasi.

Menanggapi dinamika tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Mulawarman, Jumansyah, menilai reshuffle merupakan bagian dari strategi pemerintahan dan merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Ahmad Ali Yakin Kontribusi Kader PSI Masih Dibutuhkan Prabowo 

"Bisa jadi ada agenda-agenda percepatan dalam rangka penyelenggaraan visi-misi strategis presiden," ujarnya kepada Tribunkaltim.co melalui sambungan telepon, Kamis (29/1/2026).

Kabinet Dinilai Gemuk

Jumansyah melihat persoalan yang lebih mendasar bukan sekadar pergantian figur, melainkan struktur kabinet yang dinilai terlalu 'bengkak'.

Ia menilai Kabinet Merah Putih saat ini diisi banyak kementerian, lembaga, serta satuan tugas yang berpotensi membebani anggaran negara.

Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap skema prioritas pemerintahan.

"Ini kan di era Prabowo ini agak bengkak juga sebenarnya kabinet itu. Akhirnya kan makin banyak struktur kan makin banyak anggaran," ungkapnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid 5 Menguat, Ini 7 Menteri yang Dikabarkan Diganti

Kondisi tersebut, lanjut dia, dinilai berseberangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan Presiden Prabowo.

Jika pemerintah ingin memfokuskan penggunaan anggaran pada program prioritas, maka perampingan kabinet menjadi opsi yang layak dipertimbangkan.

"Jadi sebenarnya bagi saya kalau mau dikonsenkan misalnya bagaimana memfokuskan anggaran ya sebenarnya mestinya dirampingkan kabinet," tegasnya.

Nama-Nama yang Dikabarkan akan Direshuffle