Hasil Lobi Bupati Berau ke Pusat, Bibit Kakao dan Kelapa Ditambah Dua Kali Lipat

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Sektor perkebunan di Kabupaten Berau mendapat angin segar dari pemerintah pusat dari upaya jemput bola langsung ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini mengungkapkan, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi Bupati dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pertemuan di Batam beberapa waktu lalu.

Menariknya, kuota bantuan yang diberikan justru melampaui usulan awal.

“Alhamdulillah, usulan Ibu Bupati untuk 100 hektare kakao dan 100 hektare kelapa telah di-acc (accept) oleh Pak Menteri, bahkan porsinya ditambah menjadi masing-masing 200 hektare,” ungkapnya Kamis (29/1/2026).

Baca juga: Menteri Amran Datang ke Bontang, Sebut Pertanian Bisa Tambah APBN hingga Rp10 Triliun

Lita menjelaskan, saat ini porsi anggaran dan pembinaan di Disbun Berau memang lebih berat ke arah kakao dan kelapa dalam sesuai rekomendasi BPK dan penetapan Bupati.

Hal ini sejalan dengan strategi daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui produk-produk unggulan.

“Fokus kami saat ini ke dua komoditas itu. Untuk kelapa dalam, arah pengembangannya kami tujukan ke wilayah pesisir seperti Talisayan, sementara untuk kakao kami optimalkan di sekitar Gunung Tabur dan Tabalar,” ucapnya.

Menindaklanjuti restu dari Kementan tersebut, Disbun Berau kini tengah bergerak cepat melakukan verifikasi dan penjaringan calon petani serta calon lokasi (CPCL).

Lita menegaskan, bantuan ini terbuka bagi seluruh petani yang memenuhi kriteria administratif.

Beberapa syarat utama bagi petani yang ingin mendapatkan bantuan ini antara lain memiliki lahan yang sah. Bergabung dalam kelompok tani berbadan hukum, terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Penyuluhan Pertanian), wajib menyusun dan melengkapi proposal permohonan.

Baca juga: Bupati Berau Dorong Hilirisasi Kakao dan Perikanan, OPD Harus Fokus Tingkatkan Nilai Tambah

"Kami sudah punya daftar lokasi untuk 100 hektare pertama, tapi karena ada tambahan 100 hektare lagi yang sifatnya mendadak, kami akan identifikasi ulang dan menjaring petani-petani yang berminat,” tegasnya.

Terkait waktu penyaluran, pihak Disbun kata Lita Handini, masih terus berkoordinasi dengan Dirjen di Kementerian Pertanian untuk memastikan apakah bantuan bibit tersebut akan turun di tahun anggaran 2026 ini atau tahun depan.

“Begitu disposisi Pak Menteri turun, kami langsung telusuri ke Dirjen untuk alokasi pastinya. Yang jelas, jika turun tahun ini, kami sudah siap dengan calon lokasinya,” pungkasnya. (*)