Terkendala Administrasi, BBM Subsidi Kapal Sungai Rute Samarinda-Mahulu Masih Tertahan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kapal angkutan sungai rute Samarinda menuju Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) hingga kini belum dapat direalisasikan.

Ketatnya proses verifikasi dokumen di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi faktor utama penghambat penyaluran.

Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan bahwa BPH Migas menerapkan standar administrasi yang sangat ketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

"Verifikasinya sedikit terhambat karena BPH Migas sangat teliti. Ini berkaitan dengan audit ke depannya, jadi aspek legalitas dan tertib administrasi harus terpenuhi sepenuhnya," ujar Masli sapaan akrabnya, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: SK Kuota BBM Subsidi Angkutan Sungai Mahakam tak Kunjung Terbit, Pengusaha Kapal: Seperti Dibohongi

Dari total 28 kapal angkutan yang terdaftar, hanya 23 unit yang beroperasi aktif, sementara 5 lainnya berstatus cadangan.

Namun, hingga saat ini baru sekitar 13 hingga 14 kapal yang dokumennya dinyatakan lengkap.

Menurutnya kapal yang lengkap akan segera mendapatkan SK penyaluran dalam waktu dekat, sementara yang belum lengkap akan diusulkan kembali pada periode Maret untuk penyaluran bulan April setelah administrasi diperbaiki.

Masli menegaskan bahwa stok BBM subsidi sebenarnya tersedia dan mencukupi.

Baca juga: SK BPH Migas Tak Kunjung Terbit, Buruh dan Pengusaha Kapal: Kami Tidak Tahu Lagi Harus Bagaimana

Kendala murni terletak pada aturan legalitas. Untuk mempercepat solusi, pihak BPH Migas dijadwalkan akan turun langsung ke Samarinda pada 10 Februari mendatang guna memantau kondisi di dermaga dan SPBB.

"Saya optimis masalah ini tidak akan melewati tanggal 15 Februari. Dengan kedatangan BPH Migas tanggal 10 nanti, mereka bisa melihat langsung kondisi lapangan dan memberikan keputusan," tambahnya. (*)