Setahun Pemerintahan Rudy dan Seno
Pendidikan Gratis di PPU Berjalan, DPRD Pastikan Tak Ada Pungutan di SD dan SMP Negeri
Program pendidikan gratis di PPU dinilai berjalan baik. DPRD belum menerima laporan pungutan liar di sekolah negeri hingga awal 2026
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Amelia Mutia Rachmah
Ringkasan Berita:
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Program pendidikan gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan berjalan pada jenjang sekolah negeri, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hingga awal Februari 2026, DPRD PPU belum menerima laporan masyarakat terkait pungutan biaya pendidikan yang tidak sesuai ketentuan di sekolah negeri.
Anggota DPRD PPU, Thohiron, menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah negeri saat ini berjalan lancar tanpa membebani orang tua siswa.
Program pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah daerah disebut telah diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku.
“Kalau masalah biaya pendidikan, tidak ada. Program pendidikan gratis itu berjalan,” ungkapnya Senin (9/2/2026).
Baca juga: Solusi Digital di Ujung Kaltim, 3 Daerah di Mahakam Ulu Sudah Kuat Konektivitas Internetnya
Biaya Tambahan Hanya di Luar Komponen Pendidikan
Jikapun ada, biaya yang masih dikeluarkan orang tua siswa umumnya berkaitan dengan kebutuhan di luar pendidikan, seperti pembelian seragam atau atribut khas sekolah.
Meski begitu, sekolah kata dia tetap memberikan keringanan bagi orang tua yang keberatan.
Ditambah, saat ini ada program Kartu Penajam Cerdas, yang diluncurkan pemerintah daerah, untuk meringankan beban pendidikan, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu.
Thohiron menegaskan, sekolah swasta tetap memerlukan iuran orang tua untuk operasional dan gaji guru, meskipun menerima bantuan pemerintah.
Dengan jumlah siswa yang ada, sekolah swasta tidak bisa berjalan sepenuhnya tanpa biaya dari orang tua.
“Sekolah swasta tetap perlu biaya untuk operasional dan gaji guru, itu tidak bisa dihindari,” ujar Thohiron. (*)
| Usai Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M, Kini Anggaran Mobil Dinas DPRD Kaltim Rp 6,8 M Disorot |
|
|---|
| Pernyataan Rudy Mas’ud, Sekda, Ketua DPRD Kaltim soal Polemik Mobil Dinas Gubernur Rp 8,5 M |
|
|---|
| Hadapi Demo Mahasiswa Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud Jawab soal Dinasti Politik hingga Gratispol |
|
|---|
| Mobil Dinas Rp 8,5 M Disorot, Gubernur Kaltim: Jangan Saya Disuruh Pakai Kijang, Fakta Merek Kijang |
|
|---|
| Alasan Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M Disorot, Beda Pernyataan Rudy Mas'ud dan Sekda |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20260209_Anggota-DPRD-PPU-Thohiron.jpg)