3 Hal yang Disorot DPRD Kaltim soal Program Gratispol, Lemahnya Koordinasi dan Risiko Fiskal

Ringkasan Berita:

• Program Gratispol menjadi fokus evaluasi DPRD Kaltim, dengan enam kebijakan populis yang sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif.
• Koordinasi antar-OPD dinilai lemah, sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih anggaran dan menghambat visi besar pembangunan.
• Ancaman terhadap ruang fiskal daerah muncul dari program pendidikan gratis, sehingga DPRD mendorong Pemprov menyusun roadmap terpadu agar kebijakan lebih terukur dan berkelanjutan.

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Genap satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Wakil Gubernur Seno Aji sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, DPRD Kaltim memberikan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas.

Sorotan utama tertuju pada program “Gratispol”, yakni paket kebijakan populis yang diluncurkan pada April 2025 dengan enam fokus utama.

Baca juga: POPULER KALTIM: Rudy Masud Akui Gratispol Belum Sempurna dan Raffi Ahmad Cs Kunjungi Balikpapan

Program Gratispol mencakup:

1. Pendidikan gratis berupa bantuan biaya sekolah dan kuliah untuk jenjang SMA/SMK hingga S3, meski tidak sepenuhnya bebas biaya.
2. Pelayanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
3. Seragam sekolah gratis berupa paket seragam, tas, dan sepatu bagi siswa baru SMA/SMK/SLB.
4. Internet gratis untuk desa guna mendukung digitalisasi pedesaan.
5. Bebas biaya administrasi kepemilikan rumah.
6. Perjalanan spiritual khusus bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah.

Catatan DPRD: Koordinasi Antar-OPD Lemah

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai arah kebijakan Rudy–Seno sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, ada beberapa hal yang ia soroti.

• Lemahnya Koordinasi Antar OPD

Agusriansyah Ridwan menyoroti lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau OPD-nya berjalan sendiri-sendiri, program jadi sulit diukur efektivitasnya. Bahkan bisa terjadi tumpang tindih anggaran,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya “desain besar” pembangunan yang mampu menyatukan seluruh dinas dalam satu irama.

Ego sektoral dikhawatirkan menjadi hambatan bagi visi-misi besar Rudy–Seno.

• Risiko Fiskal dari Program Pendidikan

Program pendidikan gratispol yang menjadi primadona masyarakat juga mendapat perhatian khusus.

Agusriansyah mengingatkan bahwa pos anggaran pendidikan gratis masih masuk kategori belanja non-wajib, sehingga berpotensi menekan ruang fiskal daerah.

“Program pendidikan gratispol ini sangat baik, tapi harus diingat, posnya masih masuk belanja non-wajib. Ini berpotensi menekan ruang fiskal daerah,” katanya.

Ia menekankan agar Pemprov tidak hanya fokus pada satu program, melainkan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa agar tidak terabaikan.

Dorongan Penyusunan Roadmap

Selain pendidikan, DPRD juga menyoroti janji politik lain seperti insentif pengurus rumah ibadah, sektor kesehatan, internet desa, hingga administrasi kepemilikan rumah.

Agusriansyah mendorong Pemprov segera menyusun roadmap pembangunan terpadu agar koordinasi antarinstansi lebih kuat dan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

“Kalau petanya jelas, koordinasi kuat, rakyat juga mudah mengawasi,” tandasnya.

Rudy Mas'ud Akui Gratispol Belum Sempurna

Program bantuan pendidikan "Gratispol" milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belakangan sedang ramai diperbincangkan.

Beberapa mahasiswa mengaku sempat kesulitan, mulai dari masalah pendaftaran hingga pembatalan bantuan secara tiba-tiba.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, mengakui bahwa program yang sudah berjalan hampir satu tahun ini memang belum berjalan maksimal. 

Dia bilang kendala di lapangan seringkali muncul karena adanya salah paham mengenai aturan dan syarat penerima bantuan. 

Baca juga: Kunjungan Wisman ke Kaltim Tahun 2025 Melonjak 113 Persen, Samarinda Jadi Magnet Utama

Rudy menegaskan pemerintah tidak menutup mata, pihaknya menampung kritik terhadap program tersebut.

"Mungkin hanya ada kesalahan persepsi saja, tentu karena program ini adalah program yang perdana dan baru tentu tidak ada yang sempurna kami menerima seluruh kritik dan saran," kata Rudy Mas'ud, Senin (9/2/2026).

Untuk membereskan masalah ini, Rudy berjanji akan segera melakukan evaluasi di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai OPD yang menghendel berjalannya program.

Orang nomor satu di Kaltim itu juga mengingatkan kembali bahwa ada aturan main yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan ini.

Syarat utamanya adalah penerima harus warga asli Kalimantan Timur atau minimal sudah menetap selama tiga tahun. 

Selain itu, bantuan ini memang dikhususkan bagi mahasiswa kelas reguler mulai jenjang S1 hingga S3, dan bukan untuk mereka yang mengambil kelas eksekutif.

Dia menyadari dari puluhan ribu orang yang sudah terdaftar, mungkin masih ada sebagian kecil yang belum terakomodasi atau salah paham mengenai prosedur yang ada.

"Jadi ini mungkin yang agak sedikit keliru dan sebenarnya untuk yang regular mulai dari S1 sampai dengan S3 itu tetap kita berikan," tambahnya.

Rudy juga menambahkan, selain membantu mahasiswa, program Gratispol juga diprioritaskan untuk kalangan guru. Dia percaya, kunci untuk menciptakan generasi emas Kaltim dimulai dari kualitas tenaga pendidiknya. 

"Kalau gurunya hebat kami yakin akan melahirkan mencetak generasi-generasi ataupun mahasiswa-mahasiswa generasi-generasi mulai kita yang lebih hebat lagi," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, pada tahun perkuliahan 2025–2026, sebanyak 21.903 mahasiswa baru resmi mendapatkan bebas biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester pertama.

Puluhan ribu mahasiswa tersebut berasal dari 53 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dengan total anggaran Rp. 105.352.330.327

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyebut Pemprov Kaltim memastikan program Gratispol akan jauh lebih luas pada tahun 2026. 

Melalui APBD 2026, Gratispol akan diberikan kepada mahasiswa semester satu hingga delapan. Baik di kampus wilayah Kaltim maupun melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi di luar daerah. 

Total penerima diperkirakan mencapai sekitar 124 ribu mahasiswa, mencakup jenjang S1, S2, hingga S3.

"Untuk 2026 penerima akan jauh lebih banyak, karena berlaku bagi mahasiswa semester satu sampai delapan yang memenuhi ketentuan," ujarnya. (TribunKaltim.co/ Mohammad Fairoussaniy/ Raynaldi Paskalis)