Setahun Rudy–Seno, Gratispol Kesehatan Diserbu Warga, Peserta Terus Melonjak

TRIBUNKALTIM.CO - Setahun sejak diluncurkan, program Gratispol Kesehatan mulai menunjukkan jejaknya di berbagai sudut Kalimantan Timur.

Dari meja layanan pendaftaran di kantor dinas, ruang operasi rumah sakit perbatasan, hingga keluhan warga di daerah pesisir, wajah layanan kesehatan gratis itu tampak tidak seragam namun bergerak.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat ratusan ribu warga kini telah masuk dalam skema Gratispol Kesehatan, satu dari enam program Gratispol yang diluncurkan Pemprov pada Juni 2025.

Program ini menjadi bagian dari janji politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Masud dan Seno Aji, sejak masa kampanye.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menyebut pelaksanaan program hampir menyentuh satu tahun. Meski pendataan ulang masih berjalan, tren kepesertaan terus naik.

“Awalnya sekitar 149 ribu, sekarang sudah menjadi 159 ribu masyarakat yang masuk Gratispol. Ada penambahan sekitar 10 ribu,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Baca juga: Setahun Rudy Masud dan Seno Aji Menjabat, Pengamat Unmul Soroti Program Gratispol yang Masih Samar

Menurutnya, sebagian besar peserta merupakan kelanjutan dari skema jaminan kesehatan yang sudah berjalan di periode pemerintahan sebelumnya.

Namun, Gratispol Kesehatan memperluas akses dan mempermudah proses pendaftaran.

Secara teknis, Gratispol Kesehatan merupakan segmen kepesertaan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, tepatnya kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan skema BP Pemda.

Iuran premi dibayar pemerintah daerah melalui APBD.

Perbedaannya kini terletak pada akses. Jika sebelumnya harus melalui dinas sosial dan terbatas bagi warga miskin, sekarang seluruh warga Kaltim dapat mendaftar hanya dengan KTP dan Kartu Keluarga.

“Dengan Gratispol, yang miskin boleh, yang tidak miskin juga boleh. Tinggal datang bawa data diri, nanti di konter Gratispol langsung diaktifkan,” kata Jaya.

Aktivasi juga bisa difasilitasi petugas di unit layanan kesehatan yang berkoordinasi langsung dengan dinas.

Tujuannya, tak ada lagi pasien tertunda layanan hanya karena status kepesertaan tidak aktif.

Namun warga diminta memastikan kepesertaan BPJS sebelumnya sudah nonaktif agar tidak terjadi pembayaran premi ganda.

Dari sisi anggaran, pada awal peluncuran program dialokasikan pagu Rp231 miliar, dengan realisasi sekitar Rp85 miliar. Tahun ini, program tetap menjadi prioritas dan pendaftaran masih dibuka luas.

Operasi Gratis 

Dampak program dan penguatan layanan juga mulai terasa di wilayah perbatasan.

Di RSUD Gerbang Sehat Mahulu, kemampuan tindakan operasi kini meningkat setelah rumah sakit tersebut memiliki dokter spesialis anestesi tetap.

Sebelumnya, tindakan operasi harus menunggu dokter dari daerah lain. Kini, pasien peserta BPJS bisa menjalani operasi tanpa biaya tambahan medis.

Salah satu pasien, Stanislaus Liing, mengaku seluruh proses perawatan hingga operasi benjolan yang dideritanya berjalan tanpa pungutan biaya layanan.

“Dari awal sampai akhir semuanya gratis sesuai prosedur,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Ia menilai pelayanan rumah sakit tergolong baik dan cepat. Biaya tambahan yang sempat muncul, katanya, hanya untuk pengadaan benang jahit karena stok rumah sakit kosong saat itu.

Belum Merata

Di sisi lain, implementasi Gratispol Kesehatan belum sepenuhnya merata. Di Kabupaten Berau, program tersebut disebut belum berjalan di RSUD Abdul Rivai.

Direktur rumah sakit, Jusram, mengatakan layanan gratis di fasilitasnya saat ini masih mengandalkan skema BPJS untuk tindakan tertentu.

“Untuk saat ini program itu belum berlangsung di rumah sakit. Pengobatan gratis hanya menggunakan BPJS untuk perawatan tertentu,” katanya.

Pihak rumah sakit mengaku sudah beberapa kali berkoordinasi, namun pelaksanaannya belum terealisasi.

Mereka berharap program segera diterapkan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat setempat.

Harapan itu datang pula dari warga. Dermayana, warga Pulau Derawan, mengaku harus mengeluarkan biaya sekitar Rp1,2 juta untuk pengobatan dan terapi radang sendi karena tidak seluruhnya ditanggung BPJS.

“Saya berharap ada alternatif pengobatan yang lebih murah dari pemerintah,” ujarnya.

Masih Samar

Hitung mundur menuju genap setahun pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji menahkodai Kalimantan Timur kian dekat, sejak resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Namun, seiring berjalannya waktu, euforia kemenangan manis pada Pilgub 2024 silam kini mulai memudar, berganti dengan desakan realisasi janji politik yang kian kencang ditagih publik.

Sorotan tajam pun datang dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) yang menilai program unggulan "Gratispol" sejauh ini masih jauh dari panggang api dan masih samar di mata masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Unmul, Saipul Bachtiar, menyebutkan bahwa publik saat ini tengah menagih bukti nyata dari enam janji utama yang sempat digaungkan pasangan ini. 

Program tersebut meliputi pendidikan gratis dari SMA hingga S3, berobat gratis, seragam sekolah gratis, akses wifi gratis, DP rumah gratis, hingga memberangkatkan umrah bagi marbot masjid secara gratis.

"Ya kalau kita lihat secara umum itu ada enam program gratispol yang tadi disampaikan Rudy Seno pada saat tahapan kampanye Pilkada 2024," ujar Saipul, Jumat (13/2/2026).

Menurut Saipul, sektor pendidikan menjadi yang paling riuh diperbincangkan. Alih-alih merata, program beasiswa ini justru terganjal tembok administratif. 

Salah satunya adalah syarat akreditasi program studi yang harus "Unggul" atau minimal A. Syarat ini secara otomatis memangkas jumlah penerima secara alamiah karena tidak semua kampus atau jurusan memiliki akreditasi tersebut.

Persoalan umur juga menjadi ganjalan bagi guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang ingin melanjutkan studi, meski sebelumnya sempat dijanjikan adanya pengecualian. 

Saipul juga meluruskan bahwa tidak semua biaya pendidikan tinggi di Kaltim ditanggung oleh program Provinsi. Beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara justru sudah memiliki anggaran beasiswa mandiri untuk menanggung UKT mahasiswanya.

Di sisi lain, program kesehatan yang dijanjikan juga belum menampakkan bentuk yang nyata di lapangan. Skema operasionalnya dianggap masih abu-abu dan belum transparan.

"Sampai sekarang menurut saya berobat gratis ini masih agak, masih samar-samar ya. Masih belum ada kejelasan, kepastian seperti apa bentuk teknisnya untuk pelaksaan di lapangannya," kritiknya.

Ia juga menyoroti program lainnya seperti seragam sekolah, wifi, hingga DP rumah gratis yang progresnya belum terasa di seluruh wilayah Kaltim. 

Saipul menilai pemerintah saat ini cenderung bekerja secara parsial atau hanya bereaksi saat ada masalah yang viral dipermukaan, tanpa adanya penyelesaian yang menyeluruh.

"Progres pencapaiannya masih belum jelas yang ada adalah munculnya masalah-masalah masalah-masalah baru atau masalah-masalah lama tapi sekarang baru bermunculan yang penyelesaian masalah tersebut tidak bersifat komprehensif," jelas Saipul.

Dia mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi serentak terhadap seluruh janji kampanye tersebut. 

Baginya, efektivitas kebijakan hanya bisa diukur jika semua program dijalankan secara utuh dan terintegrasi, bukan sekadar memadamkan api masalah saat muncul keluhan.

"Mestinya itu diselesaikan secara utuh, sesuai dengan program-program yang sudah dijanjikan, lalu nanti juga dievaluasi secara berkala serentak, kemudian segera diselesaikan masalah-masalah yang ada terutama masalah-masalah teknis di pelaksanaan program-program tersebut," pungkasnya.

 (TribunKaltim ray/nhn/rap)