Breaking News
Selasa, 19 Mei 2026

Setahun Pemerintahan Rudy dan Seno

Setahun Rudy Mas'ud dan Seno Aji Menjabat, Pengamat Unmul Soroti Program Gratispol yang Masih Samar

Hitung mundur menuju genap setahun pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji menahkodai Kalimantan Timur kian dekat.

Tayang:
Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO
SETAHUN RUDY SENO - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, menilai setelah setahun Kalimantan Timur dipimpin oleh Rudy Masud dan Seno Aji, program gratis yang dijanjikan masih jauh dari harapan masyarakat. Hingga saat ini, implementasi program tersebut masih terlihat samar, Jumat (13/2/2026). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hitung mundur menuju genap setahun pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji menahkodai Kalimantan Timur kian dekat, sejak resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Namun, seiring berjalannya waktu, euforia kemenangan manis pada Pilgub 2024 silam kini mulai memudar, berganti dengan desakan realisasi janji politik yang kian kencang ditagih publik.

​Sorotan tajam pun datang dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) yang menilai program unggulan "Gratispol" sejauh ini masih jauh dari panggang api dan masih samar di mata masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Unmul, Saipul Bachtiar, menyebutkan bahwa publik saat ini tengah menagih bukti nyata dari enam janji utama yang sempat digaungkan pasangan ini. 

Baca juga: Buah Sabar 15 Tahun jadi Marbot di Samarinda, Slamet tak Menyangka Bisa Umrah Gratis via  Gratispol

Program tersebut meliputi pendidikan gratis dari SMA hingga S3, berobat gratis, seragam sekolah gratis, akses wifi gratis, DP rumah gratis, hingga memberangkatkan umrah bagi marbot masjid secara gratis.

"Ya kalau kita lihat secara umum itu ada enam program gratispol yang tadi disampaikan Rudy Seno pada saat tahapan kampanye Pilkada 2024," ujar Saipul, Jumat (13/2/2026).

Menurut Saipul, sektor pendidikan menjadi yang paling riuh diperbincangkan. Alih-alih merata, program beasiswa ini justru terganjal tembok administratif. 

Salah satunya adalah syarat akreditasi program studi yang harus "Unggul" atau minimal A.

Syarat ini secara otomatis memangkas jumlah penerima secara alamiah karena tidak semua kampus atau jurusan memiliki akreditasi tersebut.

Persoalan umur juga menjadi ganjalan bagi guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang ingin melanjutkan studi, meski sebelumnya sempat dijanjikan adanya pengecualian. 

Saipul juga meluruskan bahwa tidak semua biaya pendidikan tinggi di Kaltim ditanggung oleh program Provinsi.

Beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara justru sudah memiliki anggaran beasiswa mandiri untuk menanggung UKT mahasiswanya.

Di sisi lain, program kesehatan yang dijanjikan juga belum menampakkan bentuk yang nyata di lapangan.

Baca juga: Ribuan Warga Kaltim Daftar Gratispol Kesehatan Usai BPJS PBI Dinonaktifkan

Skema operasionalnya dianggap masih abu-abu dan belum transparan.

"Sampai sekarang menurut saya berobat gratis ini masih agak, masih samar-samar ya. Masih belum ada kejelasan, kepastian seperti apa bentuk teknisnya untuk pelaksaan di lapangannya," kritiknya.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved