Diskominfo Kaltim Ingatkan Internet Gratis Jangan Dipakai untuk Judol atau Sosmed Berlebihan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur mulai memantau penggunaan fasilitas internet gratis di ratusan desa.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program bertajuk "Gratispol" tersebut benar-benar menunjang produktivitas warga, bukan justru disalahgunakan untuk hal negatif.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 802 desa di Benua Etam yang telah teraliri internet gratis. 

Dia bilang setelah fokus pada pengadaan dan pembayaran langganan, tahun ini pihaknya akan melakukan pemantauan melalui sampling terhadap penggunaan internet gratis tersebut.

Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) juga terus dilakukan untuk memastikan jaringan ini bermanfaat bagi masyarakat luas.

Baca juga: Realisasi Internet Gratis Desa di Kaltim Melampaui Target, Anggaran 2026 Sesuaikan Kondisi Keuangan

"Kita sampling mungkin 200-300 desa, kami akan sampling penggunaan jaringan itu. Apakah Facebook, medsosnya yang lebih banyak, apakah ada judi online, atau untuk bekerja," ujar Faisal, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, penggunaan internet untuk keperluan kerja atau aplikasi pemerintahan sebenarnya tidak membutuhkan bandwidth yang besar. 

Faisal masih memaklumi jika warga menggunakan jaringan untuk mencari ilmu pengetahuan di internet atau melakukan pertemuan daring.

Namun, jika mayoritas penggunaan hanya untuk media sosial, maka fungsi internet gratis tersebut dianggap tidak efektif.

Dia berencana mengumumkan hasil pemantauan ini pada akhir tahun sebagai bentuk evaluasi dan peringatan bagi para kepala desa. 

Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan prasangka baik sambil tetap mengumpulkan data akurat di lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Kita tahun ini sampling dulu, kita positive thinking lah, kita positive thinking, tapi kita ingin sampling, kita ingin dapat data dulu sebelum kita memutuskan," ungkapnya.

​Sanksi tegas juga telah disiapkan secara bertahap bagi desa yang terbukti menyalahgunakan fasilitas tersebut. Mulai dari teguran awal hingga penurunan kecepatan bandwidth. 

Baca juga: Hampir Seluruh Desa di Paser Nikmati Program Internet Gratis Tapi Kendala Sinyal Masih Dirasakan

Jika pelanggaran masih terus berlanjut, pemerintah tidak segan untuk memutus total akses internet karena dianggap sebagai pemborosan anggaran daerah.

​"Teguran ketiga, ya sudah kita tutup saja. Berarti pemborosan uang masyarakat kan untuk apa? Kalau dia mau yang begitu, langganan saja mandiri, murah saja kok," pungkasnya.(*)